Ramainya Dorongan Cabut Izin Ormas Usai Dugaan Kekerasan di Demo Agustus, Wamendagri: Harus Ada Pembuktian

Untuk diketahui, sebelumnya mencuat terkait Pengamat Kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Bambang Rukminto, meminta Kemendagri mencabut izin organisasi masyarakat (ormas) yang terbukti melakukan tindak kekerasan pasca demo 27 Agustus di depan Gedung DPR RI, Jakarta. 

Bambang mengatakannya menanggapi dugaan keterlibatan ormas Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya dalam insiden pasca demo 27 Agustus yang berujung ricuh.

Dalam kericuhan itu seorang warga sipil meninggal dunia karena diduga menjadi korban pengeroyokan di Pejompongan, Jakarta Pusat oleh gerombolan misterius.

Peristiwa itu terjadi usai demonstran yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) pulang, namun sebagian massa masih bertahan di Gerbang DPR dan orasi-orasi berlanjut. 

Namun saat sore menuju malam, suasana semakin kacau dan gerombolan orang turun dari sekitar tujuh truk di kawasan Slipi. 

Dalam sejumlah rekaman video beredar, massa membawa bambu, balok dan sebagian menggunakan ikat kepala putih tampak memukuli dan mengejar orang-orang secara acak.

Baca Juga

Kembali Terpilih Jadi Ketum, Japto Tekankan Ormas PP Ikut Kawal Program Pemerintah Era Prabowo

Dalam video rekaman lain yang diambil dari atas jalan layang, tidak jelas wajah-wajah yang membubarkan kerumunan.

Akan tetapi suara perekam video terdengar jelas: "Langsung Hercules turun ke jalan,".

Sementara, Kuasa hukum GRIB Jaya, Wilson Colling, pun tak membantah video yang beredar memperlihatkan Ketua DPP GRIB Jaya, Rosario de Marshall alias Hercules. 

Namun, kehadiran Hercules saat itu untuk membubarkan massa.

Wilson juga membantah GRIB Jaya dan ketua umumnya, Hercules terlibat kericuhan di lapangan. 

Ia menegaskan, tidak ada instruksi yang disampaikan Hercules, kepada anggotanya untuk turun dalam demonstrasi.

Bambang memandang ormas yang terbukti melakukan tindak kekerasan, termasuk anggota yang berada di lokasi dan terlibat bersama-sama dalam aksi tersebut, harus ditindak tegas.

"Kalau sudah terbukti bahwa anggotanya memang berada di sana melakukan kekerasan kemudian bersama-sama, kalau kita melihat video-videonya kan ada beberapa truk ini kan diangkut sekian banyak," jelasnya.

"Artinya ini bukan sebuah hal yang tidak direncanakan, pasti ada perencanaan-perencanaan sebelumnya. Artinya ini terorganisir. Makanya tanggung jawab organisasi pun juga harus dilakukan," imbuh dia.