Tiga ASN Dinas Pertanian Jayawijaya Tewas Ditembak KKB, Pemerintah Didesak Beri Jaminan Keamanan
- Istimewa
Ia mengingatkan bahwa nilai-nilai HAM bersifat universal dan tidak boleh tebang pilih. Tindak kekerasan yang memakan korban jiwa, terlepas dari apa pun latar belakangnya, harus dikecam secara adil.
"Jangan sampai HAM hanya dibicarakan ketika yang diduga melakukan pelanggaran adalah negara. Ketika masyarakat sipil atau pegawai pemerintah dibunuh oleh kelompok bersenjata, itu juga merupakan persoalan kemanusiaan yang harus dikutuk," ujarnya.
Arief khawatir bungkamnya kelompok pro-HAM akan memunculkan persepsi mengenai adanya standar ganda.
"Kalau kita benar-benar memperjuangkan HAM, maka jangan pilih-pilih korban. Nyawa manusia tetap nyawa manusia. Seorang pegawai pemerintah yang sedang membagikan bantuan pangan juga memiliki hak untuk hidup dan mendapatkan perlindungan," katanya.
Lebih jauh, ia menekankan bahaya laten jika teror semacam ini terus dibiarkan. Hal ini dapat melumpuhkan sektor pelayanan publik esensial di wilayah konflik.
"Bayangkan kalau pegawai pertanian, tenaga kesehatan, guru, atau pelayan publik lainnya takut turun ke kampung karena ancaman penembakan. Yang menjadi korban bukan hanya mereka, tetapi masyarakat yang seharusnya mendapatkan pelayanan," jelasnya.
Oleh karena itu, negara dituntut hadir memberikan proteksi maksimal bagi para pekerja di daerah rawan agar roda pembangunan tidak terhenti.
"Negara harus hadir untuk melindungi rakyat sekaligus memastikan pembangunan tetap berjalan. Jangan sampai kekerasan bersenjata memutus pelayanan dasar dan membuat masyarakat Papua semakin dirugikan," katanya.
Arief kembali menyentil kelompok HAM agar berani bersuara secara objektif.
"Jangan diam. Kalau memang konsisten memperjuangkan HAM, bersuaralah untuk semua korban. Jangan sampai ada kesan bahwa kepedulian terhadap HAM hanya muncul ketika kasusnya sesuai dengan narasi tertentu," pungkasnya. (dpi)
Load more