Kementerian ESDM Soroti Biaya Pasokan Mineral, Lokasi Tambang Jadi Faktor Penting

tvOnenews.com - Kepastian pasokan bahan baku menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga kelancaran industri hilirisasi mineral di Indonesia. 

Di tengah kebutuhan industri pengolahan yang terus harus diselaraskan dengan kemampuan produksi tambang, pemerintah berupaya membenahi mekanisme persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) agar perusahaan memiliki kejelasan mengenai kapasitas produksi yang dapat dijalankan.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berkomitmen meningkatkan kelancaran persetujuan RKAB pertambangan. Perbaikan ini diharapkan tidak hanya mempercepat proses administrasi, tetapi juga membantu memastikan pasokan mineral dari sektor hulu sesuai dengan kebutuhan industri hilir. 

Dengan perencanaan yang lebih terukur, perusahaan diharapkan dapat menjalankan kegiatan produksi dan memenuhi kebutuhan bahan baku secara lebih efisien.

Namun, persoalan pasokan tidak semata-mata berkaitan dengan jumlah mineral yang tersedia. Lokasi sumber bahan baku, biaya pengangkutan, serta kesesuaian rencana produksi turut menentukan efisiensi rantai pasok. 

Karena itu, ESDM mendorong penyelarasan antara kuota produksi tambang dan kebutuhan industri, sehingga pasokan dapat diperoleh dari wilayah yang paling memungkinkan secara operasional maupun biaya.

Baca Juga

Indonesia Bersiap Bangun PLTN, Bahlil Beberkan Tawaran Teknologi Nuklir dari 5 Negara

ESDM Evaluasi Persetujuan RKAB, Data Produksi Jadi Perhatian

Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Ditjen Minerba) Kementerian ESDM Cecep Mochammad Yasin mengakui masih terdapat sejumlah kendala dalam proses persetujuan RKAB. 

Hambatan tersebut antara lain berkaitan dengan pemenuhan data cadangan, standar pelaporan, hingga kesesuaian rencana produksi yang diajukan perusahaan.

Menurut Cecep, pemerintah akan memperbaiki proses tersebut dengan terlebih dahulu menyediakan data yang valid mengenai kebutuhan pasokan dari sektor hulu. 

Badan usaha yang terlibat dalam pengaturan produksi juga diminta menyampaikan rencana produksinya secara lebih jelas agar proses pengajuan dan evaluasi kuota dapat dilakukan dengan lebih terarah.

“Sehingga pada saat nanti permohonan itu disampaikan sudah clear terkait dengan kuota berapa yang mereka akan dapatkan. Secara evaluasinya kita juga di dalam memperbaiki prosesnya supaya lebih-lebih cepat, tidak ada lagi perbedaan pemahaman antara kami dengan juga pemohon,” ucap Cecep.

Proses evaluasi tidak selalu membutuhkan waktu maksimum sebagaimana yang diperbolehkan dalam ketentuan. Apabila seluruh persyaratan dan data pendukung telah disiapkan sejak awal, persetujuan RKAB diharapkan dapat diterbitkan lebih cepat.