Perkuat Akses Wilayah Perbatasan, BNPP Dorong Evaluasi dan Tambah Frekuensi Pelayaran Temajuk–Natuna
- Antara
Jakarta, tvOnenews.com - Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI) menginisiasi evaluasi rute sekaligus mendorong penambahan jadwal pelayaran perintis pada jalur Temajuk–Serasan–Natuna.
Upaya ini dipacu guna mempererat keterhubungan dan mempermudah mobilitas di wilayah tapal batas Indonesia.
Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara BNPP RI, Nurdin, menggarisbawahi urgensi penerapan skema multimoda yang memadukan moda transportasi darat, perairan, dan udara secara terpadu di kawasan perbatasan.
“Konektivitas perbatasan perlu dipandang sebagai sistem multimoda lintas wilayah, tidak hanya pembangunan jalan atau pelabuhan secara terpisah,” kata Nurdin dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.
Pembahasan konektivitas tersebut mengemuka dalam agenda koordinasi di Kantor Sekretariat Tetap BNPP RI, Jakarta, Rabu (30/9), bersama Kementerian Perhubungan, Bupati Sambas Satono, serta jajaran Pemerintah Provinsi dan DPRD Kepulauan Riau.
Pertemuan tersebut melahirkan 11 poin usulan penanganan trayek laut maupun udara.
Nurdin menerangkan bahwa titik perlintasan di Kalimantan Barat—mencakup Badau, Entikong, Aruk, Jagoi Babang, hingga Temajuk—idealnya dirangkai ke dalam satu koridor logistik yang tersambung langsung dengan pusat transportasi Kalbar hingga ke Serasan dan Natuna.
Lewat integrasi ini, Pos Lintas Batas Negara (PLBN) serta Pos Lintas Batas (PLB) tak lagi sekadar menjadi pintu pemeriksaan administratif, melainkan lokomotif ekonomi baru.
BNPP RI pun memprioritaskan pembenahan jalur dalam negeri sebelum melangkah lebih jauh ke taraf regional.
“Sekarang yang bisa kita lakukan dulu, ya, sisi domestik. Bagaimana membangun domestik kita, memajukan Serasan, Natuna, Anambas, dan sebagainya,” ujarnya.
Dukungan serupa datang dari tingkat lokal. Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama BNPP RI, Budi Setyono, memaparkan bahwa Pemerintah Kabupaten Sambas telah merancang skema kebijakan penunjang lalu lintas penumpang dan kargo.
“Dari sisi Kabupaten Sambas, sudah ada policy untuk menyiapkan paket-paket khusus untuk memperlancar pergerakan orang dan barang supaya ada nilai ekonomis,” kata Budi.
Di sisi lain, perwakilan Kepulauan Riau menyuarakan kebutuhan mendesak untuk menuntaskan problem keterisolasian pulau-pulau, terutama saat akses reguler terhambat faktor cuaca dan musim.
Kepala BPPD Kepulauan Riau Doli Boniara mengungkapkan Serasan berpotensi dijadikan magnet persinggahan kapal pesiar tanpa bergantung penuh pada Malaysia. Kendati demikian, kesiapan status kawasan pabean, perizinan kepelabuhanan, dan pengawasan lintas batas masih menjadi pekerjaan rumah.
Menjawab persoalan tersebut, Nurdin menegaskan bahwa tata kelola PLBN laut akan diselaraskan dengan standar pelabuhan internasional bersama sinergi kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan (CIQS).
“PLBN itu pendekatannya port to port, international port. Kita secara bertahap bangun model tata kelolanya menjadi international port,” ujar Nurdin.
Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Mustamin Bakri, mengingatkan bahwa kehadiran fisik PLBN wajib diimbangi dengan ketersediaan sarana transportasi riil bagi masyarakat kepulauan.
“Fokus utama setelah pembangunan PLBN adalah memastikan konektivitas antarkawasan dapat direalisasikan,” kata Mustamin. (dpi)
Load more