Hujan Mulai Turun, DPRD Ungkap Upaya Penanganan Banjir di Jakarta

Jakarta, tvOnenews.com - Hujan mulai mengguyur Ibu Kota Jakarta dalam beberapa hari terakhir hingga adanya pembahasan mengenai penanganan banjir.

Penanganan banjir di tengah menjelang datangnya musim penghujan turut disorot Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike.

Yuke menilai penanganan banjir perlu dilakukan secara tepat dengan melihat kondisi geografis penduduk sehingga berdampak pada persoalan akses serta adanya pemukiman masyarakat.

Ia mencontohkan upaya penanganan banjir di Kali Mampang, segmen Poncol, Kuningan Barat, Jakarta Selatan. 

Menurutnya, penanganan di wilayah tersebut membutuhkan waktu panjang dan tidak hanya mengandalkan pengerukan sungai. 

"Normalisasi hanya dapat dilakukan di sejumlah titik yang memungkinkan. Karena itu penanganan banjir di kawasan itu tidak bisa diselesaikan dalam waktu singkat," ujar Yuke kepada awak media, Jakarta, Kamis (29/10).

Baca Juga

Ada 61 Titik Penyampaian Pendapat di Jakarta Hari Ini 29 Oktober 2026, Personel Gabungan Beri Pelayanan dan Pengamanan

Yuke mengungkapkan permukiman padat di tengah kawasan gedung bertingkat dan pusat bisnis membuat akses menuju sungai terbatas. 

Hal itu, kata Yuke, turut menyulitkan mobilisasi alat berat untuk melakukan pengerukan sehingga normalisasi hanya dapat dilakukan di sejumlah titik yang memungkinkan. 

"Hal ini memang masih menjadi pekerjaan rumah. Upaya yang sudah dilakukan mudah-mudahan bisa mengurangi banjir, tetapi sepertinya tidak bisa diselesaikan dalam jangka pendek," jelasnya. 

Selain itu, Yuke menyebut penanganan banjir juga perlu dilakukan dari hulu diantarnya melalui pembangunan tampungan air seperti Embung Kebagusan.

Langkah tersebut dinilai dapat menahan aliran dan mengendalikan debit air yang masuk ke Kali Mampang serta Kali Krukut. 

"Diharapkan dapat menahan aliran air dan mengendalikan debit yang menuju Kali Mampang serta Kali Krukut," jelasnya. 

Selain pembangunan tampungan air, Yuke mengusulkan penataan permukiman di bantaran kali dengan menyediakan hunian layak bagi warga terdampak. 

Penataan tersebut diperlukan untuk membuka ruang bagi normalisasi sungai dan pembangunan tampungan air yang lebih besar sesuai kebutuhan serta kondisi di lapangan. 

"Dengan begitu penanganan banjir tidak hanya berfokus pada pengerukan sungai. Tetapi juga memperhatikan kondisi permukiman yang menjadi salah satu kendala dalam pelaksanaan normalisasi," ujarnya. 

Dirinya pun turut mendukung upaya Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dalam menangani banjir melalui koordinasi dan perencanaan yang matang.