Waspada, Vape Kian Rawan Disusupi Narkotika, Larangan Penggunaannya Bisa Jadi Awal Kebijakan Nasional?

Meski begitu, hasil penelitian tersebut menjadi sinyal penting bahwa kandungan cairan rokok elektrik perlu mendapatkan pengawasan lebih serius.

Risiko ini semakin kompleks ketika cairan vape tidak hanya mengandung nikotin dan bahan perisa, tetapi juga berpotensi dicampur dengan zat lain yang tidak diketahui penggunanya.

Karena itu, konsumen perlu lebih berhati-hati terhadap produk dengan komposisi tidak jelas, sementara pemerintah perlu memperkuat pengawasan terhadap produksi, distribusi, dan peredaran cairan rokok elektrik.

Larangan Vape Polri dan Dorongan Regulasi Nasional

Kebijakan pembatasan vape di lingkungan kepolisian menjadi salah satu respons terhadap perkembangan ancaman tersebut.

Melalui surat edaran yang diterbitkan Jenderal Suyudi, Mabes Polri melarang penggunaan vape bagi pegawai negeri pada Polri, baik di dalam maupun di luar lingkungan kerja. Ketentuan tersebut juga berlaku bagi tamu dan pengunjung yang berada di lingkungan kerja kepolisian.

Umar menilai kebijakan itu merupakan bentuk pencegahan internal sekaligus keteladanan dari institusi yang memiliki tanggung jawab dalam pemberantasan narkotika.

“Institusi yang bertugas memberantas narkotika memberi contoh dengan membatasi penggunaan sarana yang telah terbukti disalahgunakan untuk mengonsumsinya,” ungkapnya.

Ia berharap langkah tersebut dapat menjadi awal pembahasan kebijakan yang lebih luas di tingkat nasional. Namun, pelarangan vape untuk seluruh masyarakat harus disertai landasan hukum yang jelas, termasuk pengaturan mengenai cakupan larangan, masa transisi, dan mekanisme pengawasan.

Surat edaran internal Polri tidak otomatis menjadikan penggunaan vape sebagai tindak pidana bagi masyarakat umum. Demikian pula, seseorang yang menggunakan rokok elektrik tidak dapat langsung dianggap sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika tanpa adanya bukti yang sah.

“Pencegahan tidak perlu menunggu setiap perangkat berubah menjadi barang bukti,” tegasnya.

Menurut Umar, pemerintah juga perlu memperkuat pengawasan terhadap rantai produksi dan distribusi, membongkar jaringan peredaran narkotika, serta menyediakan layanan bantuan bagi pengguna yang ingin berhenti dari ketergantungan nikotin.

Dengan demikian, penanganan persoalan vape tidak cukup hanya berfokus pada pembatasan konsumsi. Edukasi publik, pengawasan produk, penegakan hukum, dan perlindungan kesehatan masyarakat harus berjalan beriringan.