Polda Metro Jaya Bongkar TPPO PMI ke Slovakia Modus Iming-iming Gaji Besar, Satu Orang Jadi Tersangka

Jakarta, tvOnenews.com — Polda Metro Jaya bersama Satres PPA-PPO Polres Metro Jakarta Timur membongkar tindak pidana perdagangan orang (TPPO) menggunakan modus mempekerjakan PMI ke Slovakia.

Dirres PPA dan PPO Polda Metro Jaya Kombes Pol Rita Wulandari Wibowo mengatakan, satu orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini.

“Pelaku yang diamankan ini berasal dari korporasi PT Cakra Sari Buana, satu orang,” kata Rita, di Polda Metro Jaya, Rabu (11/11/2026).

Lebih lanjut, Rita menerangkan, modus yang dilakukan oleh pelaku yaitu menempatkan PMI ke Slovakia yang tidak sesuai dengan janji. 

“Ini tempat kejadiannya ada PT Cakra Sari Buana, di wilayah Jakarta Timur,” ucap Rita.

Pelaku dalam hal ini mengiming-imingi korban dengan gaji yang fantastis besar, kemudian meminta sejumlah uang untuk proses keberangkatan.

Baca Juga

Tidak Ada Penutupan Jalan saat Aksi Penyampaian Pendapat Hari Ini, Dirlantas: Rekayasa Lalu Lintas Situasional

“Jadi ada istilahnya jerat hutang di sini. Kemudian menerbitkan kontrak kerja dan juga mengaku sebagai pemilik atau pemegang saham dari perusahaan penempatan migran Indonesia secara resmi, padahal itu fiktif” ucapnya.

Kemudian, Rita menjelaskan, korban dalam hal ini dipekerjakan tidak sesuai dengan kontrak dan tidak menerima gaji. 

Dari pengungkapan kasus ini, pihak kepolisian menyita barang bukti berupa surat perjanjian penempatan dan juga employment contract, visa Slovakia atas nama korban dengan inisial NS, paspor korban, tiket dari penerbangan Etihad dan juga Pegasus, serta kartu BPJS korban. 

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Pengawasan, Pencegahan, dan Penindakan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI), Brigjen Pol. Guritno Wibowo menuturkan, PT Cakra Sari Buana, sebelumnya telah dilakukan pengawasan dan penindakan administrasi oleh Kementerian P2MI. 

“Pada tanggal 21 Oktober kemarin, kami telah mengenakan sanksi penghentian sebagian kegiatan usaha penempatan selama 3 bulan karena ditemukan adanya pelanggaran terhadap kewajiban perlindungan terhadap pekerja migran,” tegasnya.

Selanjutnya, Guritno menegaskan dengan adanya pengungkapan kasus penempatan PMI ke Slowakia oleh Polda Metro Jaya, pihaknya akan mendukung proses penyidikan, khususnya dalam pemeriksaan dokumen, proses perekrutan, dan pertanggungjawaban kepada pihak-pihak yang terlibat. 

“Kami juga akan mendalami apakah terdapat pelanggaran administrasi yang mana nanti bisa kami jadikan bahan untuk kami kaji kembali. Dan apabila memang ditemukan adanya pelanggaran administrasi tentu kami akan melakukan rapat atau gelar untuk menentukan, mengkaji, dan kemudian memberikan sanksi sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan,” pungkasnya. (ars/amr)