Kasus Malaria Tinggi, Tiga Kabupaten di Papua Barat Jadi Sorotan
- Times of India
Jakarta, tvonenews.com- Sebanyak tiga Kabupaten di Papua Barat disebut memiliki kasus Malaria yang tinggi. Hal tersebut diketahui sebagaimana dari data Dinkes Provinsi Papua Barat.
Kepala Dinkes Papua Barat, dr. Alwan Rimosan di Manokwari mengatakan tiga kabupaten yang dimaksud yakni Manokwari 3.702 kasus dengan annual parasite incidence (API) 11,14 per 1.000 penduduk.
Kedua di Kabupaten Teluk Wondama sebanyak 2.063 kasus malaria dengan API 29,97 per 1.000 penduduk, dan terakhir di Kabupaten Manokwari Selatan terdapat 1.204 kasus malaria dengan API 21,3 per 1.000 penduduk.
Sehingga dinas kesehatan (Dinkes) Provinsi Papua Barat mencatat sebanyak 8.234 kasus positif malaria ditemukan sepanjang periode Januari hingga Agustus 2026. Tiga dari tujuh kabupaten di wilayah tersebut masuk kategori endemisitas tinggi.
“Kami terus berkoordinasi dengan masing-masing kabupaten agar strategi penanganan dan pengendalian lebih tepat sasaran, sehingga jumlah kasus bisa ditekan semaksimal mungkin,” katanya, dikutip dari Antara, Sabtu (14/11/2026).
Selain itu, kata dr. Alwan sebanyak tiga kabupaten lainnya masuk kategori endemisitas sedang yaitu Teluk Bintuni 632 kasus dengan API 3,86 per 1.000 penduduk, Kaimana 366 kasus malaria dengan API 4,14 per 1.000 penduduk, dan Fakfak 248 kasus dengan API 1,44 per 1.000 penduduk.
“Pegunungan Arfak menjadi daerah di Papua Barat dengan status elminasi. Saat ini pengendalian malaria di wilayah perbatasan antarprovinsi juga menjadi perhatian,” ucap Alwan.
Sejauh ini, Pemerintah Provinsi Papua Barat telah melakukan pertemuan dengan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya untuk membahas strategi pengendalian serta pencegahan penularan penyakit malaria tahun 2027.
Dia menjelaskan di wilayah perbatasan yang dimaksud yaitu Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat dengan Kabupaten Sorong Selatan, Papua Barat Daya, sehingga langkah intervensi pencegahan malaria dapat dilakukan tepat sasaran dan efektif.
Kabupaten Teluk Bintuni dan Sorong Selatan memiliki keterkaitan wilayah dan mobilitas masyarakat, khususnya di daerah Kamundan dan Kalitami. Kondisi tersebut berpotensi memengaruhi pola penyebaran malaria antarkabupaten maupun antarprovinsi.
“Nyamuk anopheles tidak pernah memeriksa KTP provinsi. Karena itu, penanganan malaria tidak bisa dilakukan secara sendiri-sendiri, tetapi butuh kerja sama lintas wilayah,” ujarnya.
Untuk diketahui, berdasarkan data tahun 2025, jumlah kasus malaria di Indonesia mencapai 706.297 kasus atau meningkat sekitar 30 persen dibanding 2024 dengan konsentrasi kasus disumbang dari enam provinsi se-Tanah Papua (sekitar 674.046 kasus).
Load more