Voxpol: 5 Kriteria Wapres Pendamping Prabowo, Sufmi Dasco Layak Diperhitungkan
- Voxpol Center
Jakarta, tvOnenews.com - Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago menilai penentuan sosok wakil presiden yang akan mendampingi Presiden Prabowo Subianto sepenuhnya berada di tangan Kepala Negara sebagai bagian dari hak prerogatif.
"Terlebih, para ketua umum partai politik yang tergabung dalam koalisi pemerintahan juga telah menyerahkan keputusan tersebut sepenuhnya kepada Prabowo," kata Pangi dalam keterangan persnya, Senin (16/11/2026).
Pangi berpandangan bahwa posisi wakil presiden kali ini harus ditempatkan dalam kerangka kepemimpinan yang saling melengkapi atau komplementer.
Artinya, sosok pendamping presiden diharapkan mampu menopang keterbatasan serta menjadi pendukung utama dalam mengurai berbagai persoalan pemerintahan, mulai dari tingkat hulu, hilir, hingga menjangkau lapisan akar rumput.
- ANTARA/HO-BPMI Sekretariat Presiden
Menurutnya, peran wakil presiden tidak sekadar hadir sebagai pelengkap seremonial, melainkan ikut memastikan janji politik, program prioritas, serta berbagai agenda strategis Presiden Prabowo dapat terealisasi dengan baik.
Dalam analisisnya, Pangi menekankan pentingnya mencegah terulangnya fenomena "matahari kembar" di tubuh pemerintahan.
"Seorang wakil presiden perlu bekerja secara taktis dalam senyap tanpa menimbulkan kegaduhan politik ataupun sibuk membangun panggung popularitas pribadi," jelasnya.
Sorotan terhadap wakil presiden tidak semestinya melampaui posisi presiden.
Ia mencontohkan sejarah pemerintahan di Indonesia yang pernah mencatat harmoni kepemimpinan tanpa gesekan, sebagaimana ditunjukkan oleh pasangan Susilo Bambang Yudhoyono–Boediono maupun pasangan Joko Widodo–Ma'ruf Amin
- Tangkapan layar tvOne
Merujuk pada kebutuhan pemerintahan saat ini, Pangi memetakan lima parameter utama yang dinilai relevan bagi calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto:
1. Loyalitas Tanpa Syarat: Wakil presiden dituntut memiliki kesetiaan penuh yang tegak lurus kepada Presiden Prabowo. Tidak boleh ada ruang bagi loyalitas ganda maupun agenda politik tersembunyi yang berisiko menggoyahkan soliditas kabinet.
2. Komunikasi Politik yang Luwes: Figur pendamping harus terbuka, komunikatif, dan mudah diakses oleh beragam elemen, jauh dari kesan eksklusif atau berjarak. Kemampuan ini vital untuk menjembatani kepentingan presiden dengan kelompok sosial maupun elite politik.
3. Jejaring Politik yang Luas: Hubungan yang erat dengan partai politik dan parlemen menjadi modal krusial guna mengamankan dukungan bagi program pemerintah sekaligus mencegah terjadinya kebuntuan politik (political deadlock) antara eksekutif dan legislatif.
Load more