Bareskrim Ungkap Kasus Penyelewengan BBM Bio Solar Subsidi 3.532 KL di Sulsel
- istimewa
Jakarta, tvOnenews.com - Tim Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri menetapkan tujuh tersangka dalam kasus tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan atau niaga BBM Bio Solar Subsidi sebanyak 3.532 KL di wilayah Sulawesi Selatan. Saat ini pihak kepolisian tengah mengusut TPPU.
“Dalam proses penyidikan tindak pidana asal, ini penyidik telah memeriksa 43 orang saksi dan 1 orang ahli dari BPH Migas, serta menetapkan 7 orang tersangka,” kata Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri, Kombes Pol Suhasto, di Bareskrim Polri, Senin (16/11/2026).
Lebih lanjut, Suhasto menerangkan, kasus ini terungkap berdasarkan laporan polisi tertanggal 26 Februari 2026, terkait dugaan pelanggaran Pasal 55 Undang-Undang Nomor 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023.
“Berdasarkan hasil penyidikan, dugaan penyalahgunaan BBM tersebut ini dilakukan melalui rangkaian kegiatan pengangkutan dan pemindahan BBM jenis biosolar,” jelasnya.
Adapun modus operandi yang dilakukan para tersangka yaitu mengangkut BBM menggunakan sejumlah truk tangki yang diduga dipindahkan ke kapal SPOB Sannia dan SPOB Sukses Rahayu 999.
“Kemudian, setelah dilakukan pemindahan tersebut, terjadi transaksi atau pengoperan apa BBM subsidi dari ship-to-ship, dari kapal ke kapal. Dari SPOB-SPOB yang ada ini ke kapal tanker MT Bakti 1 di perairan Makassar,” ungkapnya.
Kegiatan tersebut diduga berlangsung dalam beberapa periode, ini sejak Oktober 2025 sampai dengan Februari 2026, dengan total volume pemindahan BBM bersubsidi ini yang tercatat sekitar 3.532 KL.
Sementara itu, dalam pengungkapan kasus ini, pihaknya menyita barang bukti 2 unit kapal SPOB, 7 unit truk pengangkut BBM, 2 unit mesin pompa Alcon beserta selang dengan panjang sekitar 500 meter yang digunakan untuk perpindahan BBM bersubsidi dari truk tangki ke kapal, 1 unit kapal tanker MT Bakti 1, BBM jenis biosolar dengan jumlah sekitar 120 kiloliter KL yang berada di kapal dan truk tangki, serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan transaksi tersebut.
“Dari perkiraan tindak pidana asal dalam perkara ini, terdapat dugaan potensi kerugian negara sebesar Rp67.904.375.000. Perkara tindak pidana asal telah dinyatakan lengkap oleh kejaksaan P21 melalui surat nomor 9251 tertanggal 12 November 2026,” jelasnya.
Kemudian, dalam penanganan perkara ini, Ditreskrimsus Polda Sulsel telah menertibkan laporan polisi LP A tertanggal 20 Oktober 2026 terkait dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 607.
“Selanjutnya, untuk penanganan laporan TPPU tersebut akan diterima dan didalami oleh Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri dengan fokus penyidikan tidak hanya pada tindak pidana asal, tetapi juga menelusuri aliran dana pihak-pihak yang juga menerima atau menikmati hasil kejahatan, serta aset yang juga berasal dari tindak pidana tersebut,” ujarnya.
Suhasto menegaskan bahwa dalam pengusutan TPPU, penyidik akan berkoordinasi dengan PPATK untuk melakukan penelusuran transaksi keuangan dan aset dengan menerapkan prinsip follow the money dan follow the asset.
“Jadi akan kita tracing, uangnya ke mana saja, kalau memang uangnya sudah tidak ada dan sudah dialihkan ke aset, akan kita telusuri juga asetnya di mana saja,” ungkap Suhasto. (ars/muu)
Load more