6 Poin Usulan Polri dalam Pembahasan RUU Penyadapan Bersama DPR
- Istimewa
Jakarta, tvOnenews.com- Polri mengusulkan enam poin pengaturan dalam RUU Penyadapan saat pembahasan bersama Komisi III DPR RI. Usulan yang bertujuan, mencegah penyalahgunaan kewenangan penyadapan sekaligus memberikan kepastian hukum mengenai mekanisme pelaksanaannya.
Usulan tersebut disampaikan Kepala Badan Intelijen dan Keamanan (Baintelkam) Polri, Komjen Pol. Dedy Kusuma Bakti, dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (16/11/2026).
Dalam rapat itu, Dedy menjelaskan pengaturan penyadapan harus memperhatikan kekhawatiran masyarakat terhadap potensi penyalahgunaan kewenangan oleh pihak yang memiliki akses terhadap fasilitas penyadapan.
Menurutnya, diperlukan mekanisme pengendalian yang jelas agar penyadapan hanya dilakukan sesuai kepentingan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.
Pertama, perlu ada pembatasan sasaran penyadapan secara limitatif. Polri mengusulkan agar sasaran penyadapan ditentukan secara jelas dan terbatas. Penyadapan hanya boleh dilakukan untuk kepentingan pencegahan gangguan keamanan dalam negeri, termasuk menghadapi kejahatan dengan tingkat ancaman tinggi.
Kedua, larangan tegas terhadap penyadapan di luar kepentingan yang ditetapkan. Polri menekankan bahwa penyadapan tidak boleh digunakan di luar sasaran yang telah ditentukan dan juga tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi maupun golongan.
Ketiga, keharusan adanya perintah tertulis dan batas waktu penyadapan. Dedy menyampaikan bahwa pelaksanaan penyadapan harus berdasarkan perintah tertulis dari pimpinan serta memiliki jangka waktu yang jelas.
Ia menyebutkan bahwa selama ini Baintelkam Polri biasanya melaksanakan penyadapan dalam jangka waktu satu bulan. Selain itu, mekanisme pelaksanaannya harus menerapkan sistem kompartementasi yang memisahkan pihak yang mengusulkan sasaran, memberikan persetujuan, dan melaksanakan kegiatan teknis.
"Kemudian tercatat, dengan tata caranya yang sifatnya kompartmentasi, yaitu pengusul sasaran, pemberi persetujuan, dan pelaksana teknis terpisah. Ini sebagai sarana kontrol," ucap Dedy, dikutip dari Antara, Selasa (17/11/2026).
Keempat, pencatatan seluruh penggunaan sarana penyadapan. Polri mengusulkan agar setiap penggunaan perangkat maupun sarana penyadapan dicatat secara menyeluruh. Sehingga penggunaannya juga harus melalui audit secara berkala untuk memastikan seluruh kegiatan dapat dipertanggungjawabkan.
Kelima, pengawasan internal secara berjenjang. Pengawasan diusulkan dilakukan melalui pengawasan melekat oleh Kepala Baintelkam Polri serta melibatkan fungsi Inspektorat dan Profesi dan Pengamanan (Propam). Mekanisme ini diharapkan dapat mendeteksi sekaligus mencegah pelanggaran dalam pelaksanaan penyadapan.
Keenam, pemberian sanksi tegas terhadap penyalahgunaan kewenangan. Dedy menegaskan perlunya konsekuensi hukum bagi setiap pihak menyalahgunakan kewenangan penyadapan, baik pelaksana maupun pemberi perintah.
Sanksi dapat berupa pidana, hukuman etik hingga pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH), serta hukuman disiplin sesuai ketentuan yang berlaku.
Pembahasan RUU Penyadapan menjadi penting karena kegiatan penyadapan berkaitan langsung dengan hak privasi masyarakat. Kewenangan itu mendukung kepentingan keamanan dan penegakan hukum, tetapi pelaksanaannya harus memiliki batasan yang jelas.
Melalui enam usulan tersebut, Polri mendorong agar pengaturan penyadapan tidak hanya memperhatikan efektivitas tugas aparat, juga bisa menjamin transparansi, akuntabilitas, dan pertanggungjawaban hukum.(klw)
Load more