Menteri LH Surati Menteri ESDM: Agar Ujung Kulon Keluar dari Wilayah Tambang
- Viva.co.id
Jakarta, tvOnenews.com – Menteri Lingkungan Hidup (LH) Mohammad Jumhur Hidayat secara resmi menyurati Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) agar kawasan perairan Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK) dikeluarkan dari Wilayah Usaha Pertambangan (WUP).
Permintaan resmi tersebut telah disampaikan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) guna mengevaluasi Keputusan Menteri ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026.
"Pemanfaatan sumber daya alam tidak boleh mengorbankan integritas ekosistem dan kelangsungan hidup spesies yang merupakan kekayaan hayati bangsa sekaligus warisan dunia," ujar Jumhur dikutip dari Antara, Jumat (20/11/2026).
Jumhur menjelaskan bahwa langkah pencegahan ini bertujuan melindungi habitat alami terakhir badak jawa (Rhinoceros sondaicus) sejak tahap perencanaan, sebelum aktivitas pertambangan maupun survei lapangan dilakukan.
Menurutnya, pengeluaran perairan TNUK dari WUP sangat diperlukan agar tidak ada kegiatan pendahuluan yang berpotensi mengusik ketenangan satwa bercula satu yang menjadi kebanggaan Indonesia tersebut.
- Kemenhut
Sebagaimana diketahui Taman Nasional Ujung Kulon merupakan satu-satunya habitat alami tersisa bagi badak jawa yang kini berstatus kritis terancam punah, dengan populasi liar diperkirakan kurang dari 50 hingga 80 individu.
Berbagai kajian ilmiah menunjukkan bahwa perilaku serta kebutuhan ruang hidup badak jawa sangat spesifik, sehingga perlindungannya menuntut keutuhan keterhubungan antara ekosistem darat, pesisir, dan perairan di sekitarnya.
Aktivitas pertambangan dinilai berisiko menekan kelestarian ekosistem melalui kebisingan, getaran, sedimentasi, pencemaran, perubahan kualitas air laut, serta meningkatnya lalu lintas aktivitas manusia.
Meskipun saat ini belum terdapat operasi tambang maupun pengukuran dampak langsung di lokasi WUP dimaksud, KLH/BPLH menegaskan bahwa risiko ekologis wajib diperhitungkan sejak dini mengingat tingginya nilai konservasi kawasan.
Sikap Menteri LH itu menuai apresiasi luas dari pegiat lingkungan.
Dukungan penuh salah satunya disampaikan oleh aktivis muda Muhammadiyah yang berfokus pada advokasi lingkungan hidup dan tata kelola pertambangan, Fikri Zainur.
Sebagai representasi kaum muda yang aktif di Bidang Lingkungan Hidup Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah Jawa Barat Fikri memaknai langkah Menteri LH sebagai kebijakan bijaksana yang menyeimbangkan pembangunan nasional dengan kelestarian alam.
- Istimewa
Upaya menahan laju aktivitas ekstraktif di kawasan konservasi tersebut dinilai sebagai investasi jangka panjang demi menjaga habitat terakhir Badak Jawa.
"Keputusan Bapak Menteri LH adalah sebuah langkah yang sangat baik dan menenangkan bagi kita semua. Meminta agar perairan Ujung Kulon dikeluarkan dari wilayah tambang membuktikan bahwa pemerintah kita mengedepankan paradigma pembangunan yang berwelas asih. Ini bukan sekadar menyelamatkan satwa kritis, tetapi menjaga kewarasan ekologis bangsa kita agar tetap harmonis berdampingan dengan alam," kata Fikri kepada wartawan di Jakarta, Jumat (20/11/2026).
Menelaah substansi kelayakan tata ruang, Fikri menyoroti pentingnya instrumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) yang objektif dan berpihak pada daya dukung alam.
Mengingat populasi Badak Jawa saat ini diperkirakan kurang dari 50 ekor, ekosistem Ujung Kulon dinilai sangat rentan terhadap segala bentuk gangguan.
Ia pun memberikan apresiasi tinggi atas ketegasan Menteri LH yang berkomitmen tidak akan menerbitkan persetujuan lingkungan untuk aktivitas pertambangan di kawasan tersebut, termasuk apabila PT Aneka Tambang (Antam) berencana melakukan kegiatan operasional di area itu.
"Dalam kacamata keilmuan Amdal pertambangan, ada ruang-ruang hidup yang memang harus diikhlaskan untuk tidak disentuh oleh aktivitas ekstraktif apapun. Ketenangan ekosistem perairan TNUK sangatlah rapuh terhadap potensi kebisingan, getaran, dan sedimentasi laut," tegas Fikri.
"Oleh karena itu, ketegasan Menteri LH akan menolak persetujuan lingkungan bagi PT Antam adalah preseden perlindungan yang sangat indah dan menyejukkan. Keputusan ini memastikan bahwa keselamatan ekosistem tidak bisa ditukar dengan sekadar janji mitigasi di atas kertas," lanjutnya.
Menyikapi tahapan evaluasi selanjutnya, Kementerian LH tengah mendorong verifikasi spasial dan ekologis secara terpadu bersama kementerian dan lembaga terkait guna memastikan kepastian status kawasan konservasi tersebut.
Fikri menegaskan komitmen generasi muda untuk turut mengawal proses kolaboratif lintas kementerian agar segera menemui titik temu yang harmonis.
"Mari kita rawat niat baik dari Menteri LH ini bersama-sama. Kami, para pemuda akan senantiasa siap mengawal upaya menuju tata ruang yang berkeadilan lingkungan. Semoga kerukunan antara manusia dan alam di Ujung Kulon senantiasa terjaga kelestariannya, menjadi warisan kebanggaan yang utuh untuk generasi yang akan datang," pungkas Fikri.
Load more