Pengamat Politik Ingatkan Kritik Bursa Cawapres Jangan Seret Keluarga
- Istimewa
Jakarta, tvOnenews.com – Pengamat politik Hendri Satrio (Hensa) berpandangan bahwa serangan maupun kritik terhadap figur-figur dalam bursa calon Wakil Presiden (Wapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka sebaiknya tidak melibatkan keluarga calon yang bersangkutan.
Menurutnya, kritik dalam proses politik perlu diarahkan langsung kepada sosok calon, bukan merembet kepada anggota keluarganya.
Pandangan tersebut disampaikan menyusul dinamika di media sosial yang kerap diwarnai serangan terhadap keluarga sosok tertentu yang dikaitkan dengan bursa calon wakil presiden.
Hensa menilai pembahasan politik semestinya berfokus pada figur yang bersangkutan, sehingga perbedaan pandangan tetap berjalan secara proporsional.
Ia menilai masyarakat perlu mengedepankan kedewasaan dalam menyikapi dinamika politik, termasuk saat muncul nama-nama yang berpotensi masuk dalam bursa calon Wakil Presiden.
Perbedaan pendapat dan kritik merupakan bagian dari demokrasi, namun tidak semestinya menyeret pihak lain yang tidak berkaitan langsung dengan kontestasi politik.
"Ya memang sebaiknya kedewasaan berpolitik di Indonesia itu juga ditularkan ke kalangan rakyat ya," kata Hensa, Jumat (20/11/2026).
"Jadi harus kita dewasa dalam berpolitik supaya semuanya jadi enak dan fokus pembangunan," tambahnya.
Hensa menambahkan, kedewasaan berpolitik di tengah masyarakat dibutuhkan agar dinamika politik tidak berkembang menjadi polemik yang mengalihkan perhatian dari agenda pembangunan nasional.
Oleh karena itu, diskusi publik mengenai calon Wakil Presiden pengganti Gibran diharapkan tetap mengedepankan rekam jejak, kapasitas, serta gagasan masing-masing figur.
Dengan pendekatan tersebut, kritik terhadap tokoh yang masuk dalam bursa calon Wakil Presiden tetap dapat tersampaikan sebagai bagian dari pengawasan publik tanpa berubah menjadi serangan personal terhadap keluarga maupun pihak di luar kontestasi politik.
Dalam kesempatan terpisah, pengamat politik Agung Baskoro menuturkan bahwa uji publik terhadap calon wakil presiden sebaiknya dilaksanakan di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Selain itu, ia menekankan pentingnya ketegasan terhadap penyebaran informasi bohong agar tidak merusak kualitas diskursus publik.
"Kalau sudah berupa fitnah hoaks, ini harus ditindak tegas karena kita tidak mau ruang publik kita diwarnai hal-hal kontra produktif," tutur Agung.
Load more