Anies Tak Temui Buruh yang Demo Tuntut UMP, Biro Hukum DKI Tunggu Arahan

"Mereka (Biro Hukum) aktif, hari ini melaporkan bahwa pada prinsipnya bapak-bapak mendukung terjadinya proses banding. Maka Biro Hukum akan menulis bersama-sama kepada Pak Gub untuk dilaporkan. Nanti Pak Gub memilih kira-kira apa yang akan diputuskan," ungkapnya.

Dalam hal ini, Anies tidak dapat memutuskan seorang diri karena perlu koordinasi dengan tim. Di mana keputusan aspek dari sisi hukum dan aspek politis perlu dipertimbangkan. 

Sementara itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menjanjikan untuk mempertimbangkan usulan buruh agar Pemprov DKI melakukan upaya banding terkait putusan Pengadilan Tata Usaha Negata (PTUN) Jakarta soal Upah Minimum Provinsi (UMP) 2022.

"Terkait apa yang disampaikan (buruh) itu akan menjadi perhatian dan pertimbangan kami," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria di Jakarta, Rabu.

Menurut dia, Pemprov DKI melalui Dinas Ketenagakerjaan DKI juga mempertimbangkan sembilan organisasi serikat pekerja yang juga menjadi tergugat intervensi dalam gugatan soal UMP 2022 di PTUN DKI Jakarta.

"Ada sembilan organisasi serikat yang menjadi tergugat intervensi itu akan menjadi perhatian," ucapnya. (agr/ebs)