DPRD DKI Panggil Dinas Pendidikan Soal Pemaksaan Pakai Jilbab di Sekolah Negeri, PDIP: Diskriminasi Harus Dilawan

Jakarta - Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta undang Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta dan Asisten Kesejahteraan Rakyat DKI Jakarta dalam agenda klarifikasi atas diskriminasi pelajar terkait pemaksaan pakai jilbab di sekolah negeri.

Pertemuan membahas dugaan pemaksaan pakai jilbab di sekolah negeri ini dilaksanakan di gedung DPRD DKI Jakarta, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (10/8/2022) pukul 10.30 WIB.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono, mewakili pihaknya mengatakan, polemik ini cukup serius untuk didiskusikan.

Hal ini dilandasi karena PDI Perjuangan adalah rumah untuk semua agama dan juga penganut kepercayaan, sehingga dia ingin setiap warga negara mendapatkan perlindungan dari negara terhadap kepercayaannya.

Menurut Gembong, diskriminasi dan intoleransi harus dilawan.

"Kami melihat fenomena toleransi di sekolah ini merupakan harus dilawan sehingga setiap warga negara bisa terbebas dari diskriminasi dalam bentuk apa pun," jelas Gembong dalam keterangan resmi.

Baca Juga

Gedung Bapenda Terbakar, DPRD DKI Sebut Sudah Sering Ingatkan Gulkarmat Cek Sistem Proteksi Semua Gedung Jakarta

Menyikapi polemik ini, PDI Perjuangan meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan jajaran yang terkait segera melakukan evaluasi dan menindak oknum-oknum guru dan kepala sekolah yang melakukan segala bentuk intoleransi, diskriminasi, dan pemaksaan kepada murid-murid didik mereka.

"Gubernur untuk memberikan jaminan serta kepastian bahwa segala tindakan intoleransi, diskriminasi, dan pemaksaan kepada murid-murid didik di Jakarta tidak akan terulang kembali di masa yang akan datang," pungkasnya.

Lalu, Gembong juga meminta Anies Baswedan mencabut aturan-aturan tertulis yang menjadi dasar aturan bagi sekolah yang menyebabkan terjadinya perilaku diskriminasi dan pemaksaan.

Kisruh ini sebelumnya berawal dari temuan Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta, Ima Mahdiah, dalam akun resminya.

Ima Mahdiah menulis kasus seorang siswi SD yang terpaksa membeli kembali seragam sekolah karena diwajibkan memakai seragam panjang (tertutup) oleh pihak sekolah.

Selain itu, Ima juga bercerita pernah bertemu dengan seorang siswi SMP yang belum siap memakai jilbab, dipaksa secara lisan oleh gurunya dengan mengatakan, "yang tidak pakai jilbab hanya non-muslim".

Ima pun meminta klarifikasi langsung dengan Dinas Pendidikan DKI Jakarta terkait penemuan kasus ini. Menurutnya pendidikan di Indonesia masih ada tugas soal menjaga kebhinekaan. (agr/act)