Ditanya Kasus Korupsi 'Kardus Durian', Cak Imin Langsung Ngibrit Hindari Wartawan

Jakarta - Kasus korupsi kardus durian yang menyeret Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin kembali naik ke permukaan.

Kasus ini kembali muncul menjelang Pilpres 2024, saat Cak Imin gembar-gembor akan maju sebagai capres.

Namun, Cak Imin dan elite PKB memilih bungkam saat dimintai keterangan oleh wartawan terkait kasus kardus durian itu.

Pantauan tvOnenews Senin (31/10/2022) sekitar jam 14.00 siang WIB, di Nusantara V, Gedung DPR/MPR, Jakarta, Cak Imin langsung masuk ke Ruang Paripurna MPR. Ia masuk melalui pintu samping untuk menghindari para wartawan yang menunggu di pintu depan ruang Paripurna.

Cak Imin diketahui menghadiri acara Deklarasi dan Pelantikan Badan Persaudaraan Antar Iman di gedung tersebut.

Sekitar jam 15.34 WIB, acara telah selesai dan Cak Imin kembali bungkam saat ditanya wartawan. Ia bersama Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid langsung masuk ke ruang pimpinan Fraksi PKB MPR RI.

Baca Juga

Cak Imin Ungkap Penerima PBI BPJS Capai 152 Juta Orang: 52 Persen dari Penduduk Kita

Para wartawan kembali menunggu keduanya keluar ruangan. Sekitar jam 15.50 WIB, Jazilul keluar ruangan. Ia kembali diam seribu bahasa.

Jazilul hanya tertawa tipis saat ditanya adanya unsur politis dalam kasus kardus durian ini.

"Aku enggak [tidak mau komentar] he he," kata dia di lokasi.

Lebih lanjut, wartawan kembali menunggu Cak Imin untuk meminta keterangan. Namun, pria berkacamata itu lebih memilih keluar melalui pintu yang lain untuk menghindari wartawan.

Sebagai informasi, Reporter tvOnenews juga telah menghubungi Ketua Fraksi PKB Cucun Ahmad Syamsurijal, Sekjen PKB Hasanuddin Wahid, dan Wakil Sekjen Syaiful Huda melalui pesan WhatsApp. Namun, mereka tidak membalas hingga berita ini tayang.

Kader Tak Percaya Gus Muhaimin Terseret Korupsi Kardus Durian

Ketua Umum (Ketum) PKB Muhaimin Iskandar diduga terlibat kasus korupsi 'kardus durian' yang bakal dibuka lagi oleh KPK.

Adapun kasus tersebut telah selesai putusan sidang dengan dua terdakwa yang kala itu menjadi anak buah Gus Muhaimin di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada 2011 silam.

Namun, Ketua KPK Firli Bahuri mengaku pihaknya akan kembali membuka kasus tersebut lantaran salah satu terdakwa mengaku memberi aliran dana sebesar Rp1,5 miliar kepada Gus Muhaimin.