Bolehkan Firli Temui Lukas Enembe? Dewas KPK Diminta Baca Ulang UU

Jakarta - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri menemui seorang tersangka korupsi, Gubernur Papua, Lukas Enembe pada beberapa waktu lalu.

Padahal, dalam Undang-undang KPK, pimpinan KPK dilarang berhubungan langsung maupun tak langsung dengan seorang yang sedang berperkara.

Mengenai hal itu, Dewan Pengawas (Dewas) KPK juga tidak menyalahkan terkait pertemuan tersebut. Menurut Dewas KPK, tidak ada yang salah dengan pertemuan Firli Bahuri dengan Lukas Enembe. Sebab, hal itu dalam rangka menjalankan tugas penyelidikan.

Menanggapi hal itu, Peneliti Indonesian Corruption Watch (ICW), Kurnia Ramadhana menyarankan Dewas KPK untuk membaca kembali Undang-undang KPK terkhusus terkait pelarangan Pimpinan KPK menemui pihak yang sedang berperkara. 

"ICW menyarankan kepada Dewan Pengawas untuk membaca ulang Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, khususnya mengenai larangan Pimpinan KPK berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan pihak yang sedang berperkara," ujar Kurnia, Kamis (10/11/2022).

Kurnia menjelaskan, dalam UU KPK tersebut, utamanya di Pasal 36 huruf a disebutkan jelas, bahwa pimpinan KPK dilarang berhubungan dengan pihak yang berperkara apa pun alasannya. Dan hal itu menjadi wajib dipatuhi guna menjaga independensi komisi antirasuah.

"Frasa dengan alasan apa pun mengartikan pembentuk UU tidak membenarkan hubungan itu terjalin. Hal itu dapat dipahami mengingat pentingnya isu independensi KPK," ujar Kurnia.

Menurut Kurnia, Dewas KPK telah salah dalam menafsirkan Pasal 36 huruf a UU KPK dalam hal ini.

Sebab, alih-alih melarang dan memberikan sanksi tegas, Dewas KPM malah acuh dan mengamini tindakan Firli Bahuri yang menemui Lukas Enembe sebagai bentuk dari pelaksaan tugas.

"Sayangnya, Dewan Pengawas keliru menafsirkan Pasal 36 huruf a UU KPK dengan memberikan alasan pembenar, seperti pada Pasal 4 ayat (2) huruf a Peraturan Dewan Pengawas Nomor 2 Tahun 2020," terangnya.

"Dengan Dewan Pengawas memberikan izin dan membiarkan Firli Bahuri bertemu Lukas Enembe, kian memperlihatkan keberadaan mereka bukannya memperbaiki, justru menambah kerusakan di lembaga antirasuah itu," sambung Kurnia.

Sebelumnya, anggota Dewas KPK Albertina Jo menyebut bahwa kehadiran Firli Bahuri di kediaman Lukas Enembe tak harus memerlukan izin dari Dewas KPK.
 
Menurutnya, pertemuan Firli Bahuri dengan Lukas Enembe merupakan bagian dari pelaksaan tugas pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh KPK.

"Dalam rangka pelaksanaan tugas, insan KPK boleh bertemu dengan pihak yang berperkara dan tanpa izin Dewas," kata Dewas KPK Albertina Ho.

Albertina mengatakan hal tersebut telah sesuai dengan prosedur yang ada. Menurutnya, hal tersebut juga diatur dalam perundangan-undangan dan Prosedur Operasional Baku (POB).

"Semua sudah ada prosedurnya dan diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Prosedur Operasional Baku (POB)," tukasnya. (rpi/ebs)