Rapat Kerja Bahas ERP Ditunda, Sejumlah Jajaran Pejabat Pemprov DKI Berhalangan Hadir

Jakarta, tvOnenews.com - Rapat kerja perihal penjelasan penerapan jalan berbayar elektronik atau Electronic Road Pricing (ERP) ditunda oleh DPRD DKI Jakarta hingga pekan depan.

Rapat kerja yang dilakukan oleh Komisi B Bidang Perekonomian DPRD DKI Jakarta ini ditunda lantaran sejumlah perwakilan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tidak hadir.

"Jadi tadi aspirasi dari anggota Komisi B, karena sejumlah pihak terkait seperti Asisten Perekonomian, Bappeda, Biro Hukum tidak hadir, maka kami merasa rapi ini belum bisa dimulai," kata Ketua Komisi B Ismail, di gedung DPRD DKI Jakarta, pada Senin (16/1/2023).

Berdasarkan pantauan tim tvOnenews.com di lokasi, dalam ruang rapat Komisi B hanya terlihat Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo dan jajarannya 

Mengingat komposisi rapat kerja yang tidak lengkap, sehingga takut ada pertanyaan yang tidak dapat dijawab dan rapat kerja ini tidak berjalan efektif.

Baca Juga

Respons Pidato Nota Keuangan, Habib Aboe Apresiasi Pertumbuhan Ekonomi dan Ingatkan Potensi Inflasi

"Mengingat substansi yang akan dibahas ini sangat penting dan akan menimbulkan polemik di tengah masyarakat," ujarnya.

Maka dari itu, politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berharap pada rapat kerja yang akan diadakan pekan depan, sejumlah pihak yang memiliki peran penting dalam pembahasan ERP ini dapat hadir.

Dengan begitu, pembahasan ERP dapat lebih komprehensif dan pertanyaan dari masyarakat dapat dijawab.

"Kita berharap dalam pembahasan ini pihak-pihak tersebut harus bisa hadir sehingga segala sesuatu nanti yang timbul dalam pertanyaan yang membutuhkan penjelasan dari mereka itu bisa terjawab tuntas," pungkasnya. (agr/muu)