Angka Kemiskinan Ekstrem di Jawa Barat Meningkat

Jakarta - Angka kemiskinan ekstrem di Jawa Barat meningkat. Sebelumnya pada tahun 2021 sebanyak 895.640 jiwa menjadi 941.860 jiwa pada tahun 2022.

Hal ini diungkapkan oleh Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) usai melakukan Roadshow Daring Percepatan Penurunan Stunting dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di wilayah Provinsi Jawa Barat pada Rabu (18/1/2023).

Selain itu, Muhadjir mengungkapkan di Provinsi Jawa Barat, angka prevalensi stunting pada tahun 2020 sebesar 26,21% turun menjadi 24,50% pada tahun 2022 kemarin.

Di tempat yang sama, Wali Kota Banjar, Ade Sukaesih menjelaskan, bahwa permasalahan yang dihadapi saat ini yaitu kurangnya kesadaran dari masyarakat. Khususnya remaja putri dan ibu hamil dalam mengkonsumsi tablet tambah darah serta mengkonsumsi makanan yang bergizi.

Sedangkan, kendala yang terjadi dalam penanganan kemiskinan ekstrem yaitu masih rendahnya laju pertumbuhan pendapatan kelompok penduduk miskin dan penduduk dengan tingkat konsumsi disekitar garis kemiskinan lebih besar jumlahnya daripada penduduk diatas garis kemiskinan.

"Kendala yang kami hadapi saat ini adalah masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengkonsumsi tablet tambah darah bagi remaja putri dan tercukupinya gizi bagi ibu hamil," jelas Ade.

Selaras dengan hal tersebut,  Bupati Karawang Cellica Nurrachadiana menyebut pihaknya sudah melakukan berbagai macam intervensi baik yang spesifik maupun sensitif untuk penanganan stunting.

"Untuk penanganan stunting ini kita sudah melakukan kegiatan rembuk stunting Se-Kabupaten Karawang, mengadakan program Bapak Asuh Anak Stunting (BAAS) yang melibatkan pihak swasta, serta meningkatkan kapasitas kader mengenai kesehatan gizi," tuturnya.

Sementara itu dalam pengentasan kemiskinan ekstrem, Pemerintah Kabupaten Karawang mengacu kepada data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE)  untuk di sinkronisasikan dengan data yang telah dimiliki.

"Untuk penanganan kemiskinan ekstrem, kita juga sudah mencocokkan data yang kita miliki dengan data P3KE ini sehingga dapat memperkuat data penerima sasaran bantuan sosial," ucapnya.

Menanggapi hal tersebut, Menko PMK Muhadjir Effendy mengatakan bahwa dialog ini bertujuan untuk memahami segala permasalahan yang terjadi karena setiap daerah memiliki persoalan yang cukup spesifik untuk diselesaikan.

"Jadi ini penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem tidak dapat dipukul sama rata sehingga penangananya perlu dilakukan secara spesifik sesuai dengan kondisi masing-masing daerahnya," katanya.(rpi/chm)