Begini Pesan Menkumham Yasonna Laoly ke Ditjen Imigrasi

Jakarta - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H. Laoly berpesan kepada seluruh Insan Imigrasi untuk tetap patuh dan teguh dalam menjalankan fungsi yang  diemban. 

“Jadikanlah pekerjaan yang dijalani sebagai ibadah yang dipertanggungjawabkan tidak hanya di depan pimpinan ataupun keluarga melainkan juga di hadapan Tuhan Yang Maha Kuasa,” ujar Yasonna saat memimpin Apel Hari Bhakti Imigrasi ke- 73 di Lapangan Gedung Kemenkumham, Kamis, (26/1/2023).

Yasonna mengatakan bahwa keberhasilan imigrasi yang telah dicapai hingga saat ini masih terus memerlukan berbagai penyesuaian seiring dengan perkembangan zaman dan situasi global. 

“Saya memberikan apresiasi sebesar-besarnya atas berbagai capaian, inovasi dan prestasi yang telah dihasilkan, baik berupa fasilitas pelayanan masyarakat, kegiatan penegakan hukum, serta fasilitator pembangunan ekonomi telah memberikan citra positif Direktorat  Jenderal Imigrasi di mata masyarakat,” katanya.

Menurut Yasonna, salah satu fungsi Direktorat Jenderal Imigrasi adalah sebagai pendorong kemajuan ekonomi bangsa. 

“Imigrasi harus selalu mengembangkan  berbagai inovasi serta penerapan berbagai kebijakan yang kiranya dapat mengakselerasi percepatan roda ekonomi serta melibatkan seluruh elemen masyarakat,” tambahnya.

Baca Juga

KPK Duga Ada Pemerasan Terkait Deportasi WNA

Yasonna juga mengingatkan bahwa sebagai fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat, Imigrasi harus memberikan  berbagai kemudahan untuk menarik  investor-investor asing melalui program Golden Visa, dan memudahkan  masyarakat dalam mengajukan  permohonan melalui sistem yang sudah  terkoneksi dan terintegrasi secara luas.

“Sebagai fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat, Imigrasi harus mampu  memberikan pelayanan keimigrasian yang terbaik bagi masyarakat, sekaligus  melaksanakan fungsi penegakan hukum demi keamanan negara,” katanya.

Yasonna mengingatkan bahwa fungsi Imigrasi di bidang penegakan hukum akan beriringan dengan fungsi pelayanan dan tidak akan saling bertentangan. 

“Memberikan kepastian hukum kepada masyarakat merupakan bentuk tertinggi dalam pelayanan, sehingga masyarakat merasa nyaman dan tidak merasakan diskriminasi,” katanya.

Menurutnya, sebagai sebuah institusi, Direktorat Jenderal Imigrasi tidak dapat berdiri sendiri dalam melakukan semua hal terkait pengamanan perbatasan dan penegakan hukum.

“Kerja sama yang efektif dengan berbagai institusi terkait mutlak diperlukan terutama dengan institusi yang juga memiliki fungsi pengamanan perbatasan dan penjagaan stabilitas wilayah Republik Indonesia,” katanya.