Wow! Jadi Kepala Desa Di Probolinggo Harus Siapkan Dana Rp20 Juta

Jakarta – Kasus dugaan suap jual beli jabatan Kepala Desa (Kades) di Pemkab Probolinggo, semakin terkuak. Dihadapan wartawan saat jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Sabtu (4/9), KPK menjelaskan bahwa telah terjadi jual beli jabatan, dan ini berawal dari kekosongan jabatan Kades di wilayah Kabupaten Probolinggo.

“Sebanyak 252 kepala desa dari 24 kecamatan di Kabupaten Probolinggo yang selesai menjabat. Kekosongan jabatan tersebut terhitung mulai 9 September 2021.” Jelas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Karyoto.

Kekosoangan jabatan ini seharusnya tidak terjadi jika pemilihan kades serentak tahap II di wilayah Kabupaten Probolinggo yang awalnya diagendakan pada 27 Desember 2021, tidak mengalami pengunduran jadwal.

Untuk mengisi kekosongan jabatan kepala desa tersebut maka akan diisi oleh penjabat kepala desa yang berasal dari para ASN di Pemkab Probolinggo dan untuk pengusulannya dilakukan melalui camat.

KPK menyebut ada persyaratan khusus di mana usulan nama para penjabat kepala desa harus mendapatkan persetujuan Hasan yang juga suami Puput dalam bentuk paraf pada nota dinas pengusulan nama sebagai representasi dari Puput dan para calon penjabat kepala desa juga diwajibkan memberikan dan menyetorkan sejumlah uang.

“Disepakati untuk menjadi penjabat kepala desa di Kabupaten Probolinggo, harus menyediakan uang sebesar Rp20 juta perorang ditambah dalam bentuk upeti penyewaan tanah kas desa dengan tarif Rp5 juta/hektare.” Jelas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Karyoto.

Diketahui, KPK total menetapkan 22 orang sebagai tersangka kasus tersebut terdiri dari empat orang sebagai penerima dan 18 orang pemberi suap.

Sebagai penerima, empat orang disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Sedangkan sebagai pemberi, 18 orang disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (mii)