Utusan PBB untuk Myanmar Desak Pimpinan Junta Militer Mundur

Jakarta - Utusan Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terkait Myanmar, Christine Schraner Burgener, mendesak pimpinan junta Myanmar, Jenderal Min Aung Hlaing, untuk mengundurkan diri dan memberikan kekuasaan kepada pemerintahan sipil, sesuai dengan keinginan masyarakat. “Saya tidak melihat adanya masa depan yang cerah atau pun stabil untuk Myanmar di bawah kepemimpinan Panglima Tatmadaw(Angkatan Bersenjata Myanmar)," kata Burgener dalam pernyataannya di Dialog Interaktif Komite Ketiga Sidang Umum yang diakses dari Jakarta, Minggu.

"Jika Jenderal Senior Min Aung Hlaing benar-benar peduli terhadap masa depan negaranya, maka dia harus mengundurkan diri dan memberikan kekuasaan Tatmadaw kepada pemerintahan sipil, sesuai dengan apa yang diinginkan masyarakat,” tambahnya.

Dalam pidatonya, Burgener menyoroti meningkatnya tekanan terhadap kelompok-kelompok rentan di Myanmar sejak kudeta militer yang terjadi pada 1 Februari lalu. Hal ini juga disusul dengan situasi yang memburuk dan konflik yang kian menegang di berbagai penjuru negara.

Dia mengatakan, bahwa penderitaan yang dirasakan oleh komunitas-komunitas rentan, terutama kelompok etnis Rohingya dan kelompok agama minoritas, telah meningkat. Selain itu, dukungan untuk hak asasi manusia, kondisi kemanusiaan dan sosio-ekonomi juga kian menurun bersamaan dengan kapasitas negara untuk menghadapi ancaman Covid-19.

Arah perkembangan situasi saat ini, lanjutnya, menuju ke skenario di mana Myanmar berhadapan dengan konflik yang berkepanjangan, diikuti dengan keruntuhan ekonomi, orang-orang yang terpaksa mengungsi dalam jumlah yang lebih besar, dan situasi HAM yang semakin memburuk. Semua itu akan membawa konsekuensi buruk bagi masyarakat Myanmar, serta negara-negara tetangga dan kawasan secara keseluruhan. “Myanmar bergerak cepat menuju jurang yang dalam, dan pengorbanan apa pun yang perlu dilakukan untuk mengubah arah akan menjadi biaya yang kecil dibandingkan dengan tantangan-tantangan besar yang akan kita hadapi beberapa tahun ke depan,” katanya.

Dia pun menggarisbawahi sikap pihak militer Myanmar yang tidak responsif terhadap seruan untuk mencegah peningkatan kekerasan atau untuk mengambil langkah de-eskalasi. Termasuk dengan membebaskan anggota-anggota pemerintahan sipil Myanmar, termasuk Presiden Win Myint dan Konselor Negara Aung San Suu Kyi. "Selain itu, dia juga menyebut kurangnya kemajuan dari konsensus lima poin ASEAN sebagai sesuatu yang “problematis”.