Langkah Rusia Keluar dari Kesepakatan Pangan Dikecam PBB: Perparah Krisis Pangan

New York, tvOnenews.com - Langkah Rusia keluar dari kesepakatan pangan Laut Hitam dan bombardemen pelabuhan-pelabuhan penting, PBB mengungkapkan langkah tersebut justru akan memperparah krisis pangan.

Atas aksi Rusia tersebut, Kepala Urusan Politik PBB Rosemary DiCarlo kepada Dewan Keamanan, mengutuk keras aksi Rusia itu dan negara ini segera menghentikan aksinya.

"Kita kini  menyaksikan ketahanan pangan kian terpukul hebat, ketika Rusia dalam empat hari berturut-turut menyerang pelabuhan Ukraina di Laut Hitam di Odesa, Chornomorsk dan Mykolaiv dengan rudal dan drone," kata Kepala Urusan Politik PBB Rosemary DiCarlo kepada Dewan Keamanan.

Gelombang baru serangan, lanjutnya, menyasar pelabuhan-pelabuhan Ukraina berisiko menciptakan dampak yang hebat terhadap ketahanan pangan global, khususnya di negara-negara berkembang," kata dia.

"Ancaman menyangkut kemungkinan kapal sipil yang berlayar di Laut Hitam dijadikan sasaran tembak, sungguh tak masuk akal," sambung dia.

Kepala Bantuan PBB Martin Griffith menyebut langkah Rusia keluar dari kesepakatan pangan sebagai "sangat mengecewakan".

"Mereka tidak sedih, tapi marah. Mereka khawatir, mereka gelisah. Beberapa akan kelaparan, beberapa akan sangat kelaparan, mungkin banyak yang mati akibat keputusan Rusia ini," kata dia lagi.

Griffith memohon Dewan Keamanan agar melakukan segala upaya untuk memulihkan kesepakatan pangan Laut Hitam.

Perjanjian itu ditandatangani di Istanbul pada Juli tahun lalu oleh Rusia, Ukraina, Turki dan PBB.

Perjanjian itu menciptakan koridor aman melewati Laut Hitam untuk ekspor dari tiga pelabuhan Ukraian yang sempat terhenti sejak perang mulai pada Februari 2022.

Kesepakatan itu turut mengendalikan harga pangan yang melonjak dan meredakan krisis pangan global dengan memulihkan aliran gandum, minyak bunga matahari, pupuk, dan produk lainnya dari Ukraina yang merupakan salah satu eksportir produk pangan biji-bijian terbesar di dunia.

Pekan ini Moskow menolak memperpanjang perjanjian itu setelah 17 Juli dengan berkilah bagian yang berkaitan dengan permintaan Rusia  "sejauh ini belum diterapkan".

Bagian yang diinginkan Rusia adalah penghapusan hambatan ekspor pupuk Rusia, termasuk memasukkan Bank Pertanian Rusia ke dalam sistem pembayaran internasional SWIFT. (ant/mii)