China Ajukan Proposal Damai Tolak Pemindahan Paksa Warga Palestina Oleh Israel

Beijing, China - Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Mao Ning mengatakan China akan mengajukan proposal perdamaian soal Gaza berisi penolakan pemindahan paksa warga Palesina oleh Israel.

"Saat ini adalah melaksanakan sepenuhnya resolusi Dewan Keamanan dan Majelis Umum PBB yang relevan dan segera mencapai gencatan senjata. Sangat penting untuk mematuhi hukum internasional, khususnya hukum humaniter internasional dan China menentang pemindahan paksa dan relokasi warga sipil Palestina," kata Mao Ning saat menyampaikan keterangan rutin kepada media di Beijing, China pada Selasa (22/11/2023).

Hal tersebut menurut Mao Ning telah disampaikan oleh Menteri Luar Negeri (Menlu) Wang Yi saat menemui utusan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dan Liga Arab yang berasal dari Menlu Indonesia, Arab Saudi, Yordania, Mesir, Palestina dan Sekjen OKI pada Senin (20/11) untuk menggalang dukungan dari negara-negara anggota tetap Dewan Keamanan (DK PBB) agar gencatan senjata dapat dilakukan.

"Selama kunjungan bersama para menteri luar negeri Arab-Islam ke China, kami menguraikan proposal kami untuk mengatasi krisis saat ini di Gaza dan menyelesaikan masalah Palestina," tambah Mao Ning.

Menurut Mao Ning, China dengan tegas berpendapat bahwa setiap aturan soal nasib Palestina pada masa depan dan harus didasarkan pada persetujuan rakyat Palestina dan mengakomodasi kepentingan negara-negara kawasan.

"Jawaban akhir atas masalah Palestina terletak pada penerapan solusi dua negara," ungkap Mao Ning.

Baca Juga

Usut Dugaan Impor Ilegal Telepon Genggam dari China, Bareskrim Polri Periksa Enam Saksi

Selain bertemu dengan Menlu Wang Yi, utusan OKI dan Liga Arab juga bertemu dengan Wakil Presiden Han Zheng.

"Delegasi menjadikan China sebagai perhentian pertama mereka untuk mediasi internasional yang mencerminkan kepercayaan mereka terhadap China dan tradisi saling memahami dan mendukun antara kedua belah pihak," ungkap Mao Ning.

Dalam pertemuan itu, Mao Ning menyebut China sebagai presiden bergilir Dewan Keamanan PBB pada November 2023 akan memperkuat koordinasi dengan negara-negara Arab dan Islam untuk mendorong tindakan DK PBB lebih bermakna terhadap situasi di Gaza.

"Masalah Palestina adalah inti permasalahan Timur Tengah. Tanpa penyelesaian yang adil atas permasalahan Palestina, perdamaian dan stabilitas yang langgeng akan sulit terwujud di Timur Tengah dan para menlu tersebut juga menantikan koordinasi yang lebih erat dengan China untuk mencegah peningkatan krisis dan memulai kembali proses perundingan damai," kata Mao Ning.