Texas cabut syarat pemakaian masker di sekolah, abaikan pedoman CDC AS
- ANTARA
Washington, 19/5 - Ssebagian besar gubernur yang telah mengabaikan perintah bermasker di tingkat negara bagian telah mengizinkan pemerintah daerah, distrik sekolah, dan bisnis untuk menerapkan kebijaksanaan dalam memilih kapan dan bagaimana melonggarkan persyaratan mereka sendiri.
Gubernur Texas Greg Abbott pada Selasa (18/5) memerintahkan semua distrik sekolah umum di negara bagiannya untuk mencabut persyaratan mengenakan masker bulan depan, yang bertentangan dengan pedoman terbaru dari Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC) AS demi keselamatan siswa di tengah wabah COVID-19..
Perintah eksekutif Abbott juga melarang lembaga pemerintah lokal lainnya di negara bagian itu untuk terus mesyaratkan pemakaian penutup wajah mulai Jumat (21/5), yang menggaungkan langkah serupa awal bulan ini oleh sesama Gubernur Republik Ron DeSantis dari Florida.
Abbott mengatakan Texas sedang mengambil langkah melawan pandemi COVID-19 melalui vaksinasi, terapi antibodi, dan praktik keselamatan kesehatan sukarela, sehingga persyaratan masker pemerintah tidak lagi diperlukan.
"Kami dapat terus mengurangi COVID-19 sambil mempertahankan kebebasan orang Texas untuk memilih apakah mereka bermasker atau tidak," katanya dalam sebuah pernyataan yang mengumumkan perintah eksekutif itu.
Texas, negara bagian terpadat kedua di AS, sekarang menjadi yang paling agresif dalam membebaskan pemakaian masker bersama.
Mulai Jumat, pemerintah atau pejabat lokal yang mencoba menerapkan wajib masker atau pembatasan lain yang bertentangan dengan perintah eksekutif terbaru Abbott akan dikenakan denda hingga $ 1.000 (Rp14,5 juta).
Distrik sekolah umum telah diberi lebih banyak waktu untuk mematuhi, tetapi setelah 4 Juni, "tidak ada siswa, guru, orang tua atau anggota staf pengunjung lainnya yang dapat diwajibkan untuk memakai masker saat berada di kampus," kata pengumumannya.
Abbott dan banyak politisi Republik lainnya telah menganggap wajib bermasker sebagai pengenaan pembatasan kebebasan pribadi, meskipun mereka dengan enggan mensyaratkan bermasker pada puncak pandemi karena rawat inap dan kematian melonjak di luar kendali.
Texas mencabut perintah resmi kewajiban bermasker di negara bagian yang diberlakukan selama 10 minggu lalu ketika krisis mulai surut. Negara bagian itu kemudian menggugat pejabat di Austin, ibu kota Texas, karena menolak untuk mengikuti pencabutan pembatasan tersebut.
Perintah Selasa menandai peningkatan dalam tekad Abbott untuk memaksa pemerintah lokal lainnya agar sejalan dengan kebijakannya ihwal tanpa masker di tingkat negara bagian.
Ini juga membuat Texas berselisih dengan pedoman terbaru CDC yang merekomendasikan siswa di sekolah-sekolah di seluruh Amerika Serikat memakai masker untuk tahun akademik 2020-2021 karena tidak semua siswa akan diinokulasi terhadap virus corona ketika pemelajaran di dalam kelas dilanjutkan.
Kebijakan di Texas itu diambil ketika negara bagian di seluruh negeri telah bergerak untuk mengakhiri atau melonggarkan keharusan mengenakan masker di sebagian besar tempat umum lainnya, sesuai dengan pedoman CDC dalam beberapa pekan terakhir. Rekomendasi tersebut mencerminkan penurunan stabil dalam infeksi virus vorona, kedatangan pasien di rumah sakit dan kematian saat kampanye vaksinasi AS mendapatkan momentum.
Gubernur New York Andrew Cuomo mengumumkan pada Senin bahwa negara bagiannya akan mencabut persyaratan masker wajah di sebagian besar ruang publik untuk individu yang divaksinasi, sementara sesama Gubernur Demokrat Gavin Newsom dari California mengatakan dia akan tetap memerintahkan pemakaian masker untuk satu bulan lagi.
Terlepas dari mandat pemerintah yang ada, jajak pendapat Ipsos baru yang dilakukan untuk Reuters selama akhir pekan menunjukkan lebih dari setengah orang Amerika menyatakan keengganan untuk segera kembali ke perilaku normal sebelum pandemi.
Dari mereka yang disurvei, hanya 17% yang mengatakan bahwa mereka bermaksud untuk segera kembali ke rutinitas sebelumnya. 28% lainnya mengatakan mereka sudah melakukannya, angka yang mencakup 42% dari Partai Republik yang disurvei.
Load more