Thailand–Kamboja Rampungkan Dialog Awal, Buka Jalan Akhiri Konflik Perbatasan

Jakarta, tvOnenews.com — Thailand dan Kamboja selangkah lebih dekat menuju penghentian konflik perbatasan setelah pejabat militer kedua negara merampungkan dialog awal guna membahas gencatan senjata permanen. Perundingan ini dinilai sebagai sinyal positif di tengah bentrokan sporadis yang telah berlangsung berbulan-bulan dan memaksa ribuan warga sipil mengungsi.

Dialog awal tersebut berlangsung pada Rabu (25/12/2025) di Pos Lintas Batas Ban Pakkad, Provinsi Chanthaburi, Thailand, dalam kerangka pertemuan tingkat sekretariat Komite Perbatasan Umum (General Border Committee/GBC) Thailand–Kamboja. Meski hanya berlangsung sekitar 35 menit, pertemuan ini menjadi titik penting dalam upaya deeskalasi konflik.

Deputi Kepala Staf Angkatan Bersenjata Kerajaan Thailand, Jenderal Nattapong Prowkaew, yang memimpin delegasi Bangkok, menegaskan bahwa Thailand tetap berpegang pada sejumlah syarat utama sebelum menghentikan operasi militer di wilayah perbatasan.

“Kehadiran kami dalam pertemuan ini merupakan tanda yang baik dalam proses negosiasi gencatan senjata,” ujar Nattapong. Namun ia memilih tidak mengungkap secara rinci tanggapan pihak Kamboja demi menjaga iklim perundingan tetap kondusif.

Tiga Syarat Utama Thailand

Dalam dialog tersebut, Thailand menegaskan tiga tuntutan utama sebagai dasar menuju perdamaian permanen, yakni:

Baca Juga

Patroli Malam Akhir Pekan: Polres Jakbar Amankan Empat Pemuda Kedapatan Bawa Obat Keras

1. Penghentian segera seluruh permusuhan di wilayah perbatasan Thailand–Kamboja.

2. Komitmen gencatan senjata berkelanjutan yang dapat diverifikasi secara independen melalui mekanisme pengawasan pihak ketiga.

3. Kerja sama konkret dalam operasi pembersihan ranjau, termasuk pelaksanaan operasi gabungan di sepanjang garis perbatasan.

Bangkok menilai isu ranjau darat menjadi salah satu ancaman utama bagi keselamatan warga sipil dan personel keamanan di kedua negara, sehingga membutuhkan penanganan bersama yang serius dan transparan.

Respons Kamboja dan Peran ASEAN

Pertemuan ini digelar atas permohonan resmi Kementerian Pertahanan Nasional Kamboja pada Senin (22/12/2025), yang meminta dimulainya kembali dialog dalam kerangka GBC. Langkah tersebut menyusul pertemuan darurat tingkat menteri ASEAN di Kuala Lumpur yang mendorong penyelesaian damai konflik Thailand–Kamboja.

Berdasarkan dokumen militer Thailand, Phnom Penh menyatakan kesiapannya mengikuti jalur perdamaian yang diinisiasi ASEAN. Dalam surat resmi dari Menteri Pertahanan Kamboja Jenderal Tea Seiha, pemerintah Kamboja mengusulkan agenda yang menitikberatkan pada:

• Penghentian serangan secara segera

• Pemulangan pengungsi sipil ke wilayah asal

• Penguatan peran Tim Pengamat ASEAN (ASEAN Observer Team/AOT)

Selain itu, Kamboja mendorong implementasi segera Deklarasi Bersama Kuala Lumpur tertanggal 26 Oktober 2025 sebagai landasan penyelesaian sengketa secara damai.

Proposal tersebut juga mencakup pengaktifan kembali mekanisme bilateral yang telah ada, khususnya untuk menangani isu sensitif seperti demarkasi perbatasan dan operasi kemanusiaan, termasuk pembersihan ranjau.

Tahap Lanjutan Negosiasi

Usai dialog awal di Ban Pakkad, negosiasi tingkat sekretariat GBC secara penuh dijadwalkan berlangsung pada Kamis pagi waktu setempat. Dalam pertemuan lanjutan ini, delegasi Thailand dan Kamboja akan berupaya menyusun peta jalan (roadmap) menuju perdamaian yang berkelanjutan.

Peta jalan tersebut diharapkan mampu mengakhiri bentrokan sporadis yang selama beberapa bulan terakhir menciptakan ketegangan dan instabilitas di kawasan perbatasan, sekaligus memulihkan rasa aman bagi masyarakat sipil di kedua negara.

Jika pertemuan tingkat sekretariat GBC berjalan lancar dan menghasilkan kesepakatan formal, tahapan berikutnya adalah pertemuan langsung antara menteri pertahanan Thailand dan Kamboja yang dijadwalkan berlangsung pada Sabtu (27/12/2025).

Harapan Akhiri Konflik Berkepanjangan

Konflik perbatasan Thailand–Kamboja selama ini menjadi salah satu isu sensitif di kawasan Asia Tenggara. Upaya dialog yang difasilitasi melalui mekanisme bilateral dan dukungan ASEAN dinilai krusial untuk mencegah eskalasi lebih lanjut.

Rampungnya dialog awal ini memberi harapan baru bagi terciptanya stabilitas kawasan, sekaligus menegaskan peran diplomasi dan kerja sama regional sebagai jalan utama dalam menyelesaikan konflik antarnegara secara damai. (nsp)