Serangan Militer AS ke Venezuela Tewaskan Sedikitnya 45 Orang, Dunia Internasional Bereaksi Keras

Jakarta. tvOnenews.com — Situasi keamanan di Venezuela kian memburuk setelah serangan militer Amerika Serikat (AS) dilaporkan menewaskan sedikitnya 45 orang, terdiri dari personel militer, pejabat pemerintah, dan warga sipil. Serangan besar-besaran itu terjadi pada Sabtu (3/1/2026) dan memicu kecaman luas dari berbagai negara serta lembaga internasional.

Laporan tersebut pertama kali diungkap oleh New York Times, yang mengutip pernyataan pejabat senior Venezuela. Angka korban tewas ini menambah daftar panjang dampak mematikan dari operasi militer AS yang juga berujung pada penangkapan Presiden Venezuela Nicolás Maduro dan istrinya, Cilia Flores.

Sebelumnya, Wakil Presiden Venezuela Delcy Rodríguez telah menyatakan bahwa serangan AS tidak hanya menyasar target militer, tetapi juga menyebabkan jatuhnya korban dari kalangan warga sipil. Pemerintah Venezuela menilai operasi tersebut sebagai bentuk agresi terbuka dan pelanggaran berat terhadap kedaulatan negara.

Presiden AS Donald Trump secara terbuka mengonfirmasi bahwa Washington telah melancarkan operasi militer skala besar di Venezuela. Dalam pernyataannya, Trump menyebut Nicolás Maduro dan Cilia Flores berhasil ditangkap dan diterbangkan keluar negeri untuk menjalani proses hukum.

Media lokal Venezuela melaporkan bahwa sejumlah ledakan keras mengguncang Ibu Kota Caracas dan wilayah sekitarnya selama operasi berlangsung. Beberapa laporan menyebutkan bahwa serangan itu dilakukan oleh pasukan elite AS, termasuk unit khusus Delta Force, meski belum ada konfirmasi resmi dari Pentagon terkait detail operasional.

Di tengah kekacauan tersebut, otoritas Venezuela mengaku belum mengetahui keberadaan pasti Nicolás Maduro pasca-penangkapan. Pemerintah Caracas bahkan meminta Amerika Serikat memberikan bukti bahwa presiden mereka masih hidup. Menanggapi permintaan itu, Trump kemudian mengunggah sebuah foto yang diklaim memperlihatkan Maduro berada di atas kapal militer AS.

Baca Juga

Trump Batalkan Gelombang Serangan Kedua ke Venezuela, Sebut Kerja Sama AS–Caracas Berjalan Baik

Namun, langkah Washington menuai kritik tajam, bahkan dari dalam negeri Amerika Serikat sendiri. Sejumlah anggota Kongres AS menyebut operasi militer tersebut ilegal dan berpotensi melanggar hukum internasional. Meski demikian, pemerintah AS bersikeras bahwa Maduro akan dihadapkan pada proses persidangan atas berbagai dakwaan serius.

Ketegangan diplomatik pun meningkat. Kementerian Luar Negeri Venezuela mengumumkan rencana untuk mengajukan banding ke organisasi internasional, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), atas tindakan militer AS. Caracas juga secara resmi mendesak Dewan Keamanan PBB untuk menggelar rapat darurat guna membahas serangan tersebut.

Langkah AS terhadap Venezuela turut memicu reaksi dari kekuatan global lainnya. Kementerian Luar Negeri Rusia menyatakan solidaritas penuh kepada rakyat Venezuela dan menyampaikan keprihatinan mendalam atas laporan bahwa Maduro dan istrinya dipaksa meninggalkan negara itu sebagai bagian dari agresi militer AS.

Moskow menilai tindakan Washington berpotensi memicu eskalasi konflik internasional dan merusak stabilitas kawasan Amerika Latin. Rusia juga secara tegas menyerukan pembebasan Nicolás Maduro dan Cilia Flores, serta meminta semua pihak menahan diri demi mencegah konflik yang lebih luas.

Situasi ini menempatkan Venezuela dalam krisis yang semakin kompleks. Di satu sisi, pemerintah Caracas menghadapi tekanan militer dan diplomatik dari AS. Di sisi lain, meningkatnya jumlah korban jiwa menimbulkan kekhawatiran serius terkait krisis kemanusiaan yang kian dalam.

Para pengamat menilai serangan AS ke Venezuela tidak hanya berdampak pada politik domestik negara tersebut, tetapi juga berpotensi mengubah peta geopolitik global. Keterlibatan negara-negara besar seperti Rusia membuka kemungkinan konflik yang lebih luas jika tidak segera diredam melalui jalur diplomasi.

Hingga kini, situasi di Caracas masih tegang. Pemerintah Venezuela menyerukan persatuan nasional, sementara komunitas internasional menanti langkah Dewan Keamanan PBB dalam merespons salah satu krisis geopolitik paling serius di awal tahun 2026 ini. (ant/nsp)