Krisis Minyak Global, Korea Selatan Terapkan Ganjil-Genap Kendaraan Pemerintah Mulai 8 April

Korea Selatan, tvOnenews.com - Pemerintah Korea Selatan mengambil langkah tegas di tengah krisis bahan bakar global dengan menerapkan kebijakan pembatasan kendaraan sistem ganjil-genap. Kebijakan ini khusus diberlakukan untuk kendaraan pemerintah sebagai upaya menekan konsumsi minyak yang semakin tertekan akibat konflik di Timur Tengah.

Langkah ini diumumkan setelah meningkatnya level kewaspadaan krisis pasokan energi di negara tersebut, yang kini memasuki tahap lebih serius.

Ganjil-Genap Berlaku Mulai 8 April

Kebijakan ganjil-genap kendaraan pemerintah di Korea Selatan akan mulai diterapkan pada 8 April 2026. Aturan ini memberikan jeda waktu selama enam hari sejak peningkatan status krisis energi, agar instansi dan masyarakat dapat melakukan penyesuaian.

Dalam aturan tersebut:

• Kendaraan dengan pelat nomor akhir ganjil hanya boleh digunakan pada tanggal ganjil

• Kendaraan dengan pelat nomor akhir genap hanya boleh digunakan pada tanggal genap

Baca Juga

Pertalite Rp10.000 Jadi Tameng Inflasi, Ekonom Bongkar Risiko Jika Harga BBM Subsidi Dilepas

Pembatasan ini menjadi langkah konkret pemerintah dalam mengurangi mobilitas kendaraan berbahan bakar minyak di tengah tekanan pasokan energi global.

Kendaraan Listrik dan Kelompok Khusus Dikecualikan

Tidak semua kendaraan terkena aturan ini. Pemerintah Korea Selatan memberikan pengecualian terhadap beberapa kategori kendaraan, antara lain:

• Kendaraan listrik

• Kendaraan berbahan bakar hidrogen

• Kendaraan untuk penyandang disabilitas

• Kendaraan yang digunakan oleh perempuan hamil

Secara keseluruhan, kendaraan yang dikecualikan ini mencakup sekitar 25 persen dari total kendaraan yang ada.

Langkah ini menunjukkan upaya pemerintah tetap menjaga aksesibilitas dan mendukung penggunaan energi ramah lingkungan.

Sektor Swasta Bersifat Sukarela

Berbeda dengan kendaraan pemerintah yang wajib mengikuti aturan, sektor swasta hanya dianjurkan untuk berpartisipasi secara sukarela dalam sistem pembatasan ini.

Namun demikian, pemerintah tetap memberikan pembatasan tidak langsung melalui pengelolaan fasilitas publik.

Pembatasan Parkir di Area Pemerintah:

• Kendaraan tertentu tidak diperbolehkan parkir di area publik pada hari tertentu

• Contoh: pelat nomor berakhiran 1 atau 6 dilarang parkir pada hari Senin

Kebijakan ini diharapkan mendorong kepatuhan tanpa harus menerapkan aturan wajib secara langsung ke sektor swasta.

Target Penghematan Minyak Hingga 37,5 Persen

Kementerian terkait memperkirakan kebijakan ini dapat mengurangi konsumsi minyak secara signifikan.