Anwar Ibrahim Kecam Norwegia usai Rudal untuk Malaysia Dibatalkan Mendadak

Malaysia, tvOnenews.com - Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim melontarkan kritik keras terhadap pemerintah Norwegia setelah negara Eropa tersebut secara sepihak mencabut izin ekspor sistem rudal perang untuk kapal tempur Angkatan Laut Malaysia.

Keputusan itu langsung memicu ketegangan diplomatik antara Malaysia dan Norwegia. Anwar Ibrahim bahkan menyebut langkah Norwegia sebagai tindakan yang tidak dapat diterima karena dilakukan menjelang pengiriman sistem rudal yang sudah dibayar hampir lunas oleh Malaysia.

Polemik tersebut kini berkembang menjadi ancaman gugatan hukum dan tuntutan ganti rugi bernilai besar dari pemerintah Malaysia.

Anwar Ibrahim Sebut Keputusan Norwegia Tidak Bisa Diterima

Anwar Ibrahim secara terbuka menyampaikan keberatan pemerintah Malaysia atas pencabutan izin ekspor rudal Naval Strike Missile (NSM) buatan perusahaan pertahanan Norwegia, Kongsberg.

Menurut Anwar Ibrahim, keputusan Norwegia dilakukan secara sepihak tanpa mempertimbangkan dampak besar terhadap kesiapan pertahanan Malaysia.

Baca Juga

Punya Misi Remontada, Malaysia Ingin Pulangkan Thailand untuk Jumpa Garuda Pertiwi di Final Srikandi Merdeka Cup 2026

Anwar Ibrahim bahkan telah berbicara langsung melalui sambungan telepon dengan Perdana Menteri Norwegia Jonas Gahr Stoere untuk menyampaikan protes resmi pemerintah Malaysia.

Dalam pernyataannya, Anwar Ibrahim menilai kontrak pertahanan internasional seharusnya dihormati dan tidak dibatalkan begitu saja.

“Kontrak yang telah ditandatangani adalah instrumen serius. Itu bukan konfeti yang bisa disebar secara sembarangan,” tegas Anwar Ibrahim.

Pernyataan Anwar Ibrahim tersebut langsung menjadi sorotan karena menunjukkan ketegangan yang semakin terbuka antara Kuala Lumpur dan Oslo.

Malaysia Sudah Bayar Hampir 95 Persen

Menteri Pertahanan Malaysia Mohamed Khaled Nordin mengungkapkan pemerintah Malaysia telah membayar hampir 95 persen dari nilai kontrak sebelum Norwegia mencabut izin ekspor rudal tersebut pada Maret 2026.

Padahal, sistem rudal NSM itu dijadwalkan segera dikirim untuk dipasang pada kapal tempur littoral combat ship (LCS) milik Angkatan Laut Malaysia.

Kontrak awal pengadaan rudal NSM diketahui bernilai 124 juta euro atau sekitar Rp2,7 triliun.

Selain kontrak utama untuk enam kapal perang LCS, Malaysia juga disebut memiliki kesepakatan lain untuk memasang sistem rudal serupa pada dua kapal tambahan.

Akibat keputusan Norwegia tersebut, Malaysia kini menghitung total kerugian dan mempertimbangkan langkah hukum internasional.

Malaysia Siap Tuntut Ganti Rugi

Pemerintah Malaysia memastikan tidak hanya akan meminta pengembalian dana yang telah dibayarkan, tetapi juga menuntut kompensasi atas kerugian akibat pelanggaran kontrak.

“Kami tidak hanya akan menuntut jumlah yang telah dibayar, tetapi juga kerusakan akibat pelanggaran kontrak,” ujar Menteri Pertahanan Mohamed Khaled Nordin.

Langkah hukum itu disebut sedang dipersiapkan setelah keputusan Norwegia dinilai merugikan sistem pertahanan nasional Malaysia.

Anwar Ibrahim Khawatirkan Keamanan Kawasan

Anwar Ibrahim menilai pembatalan sistem rudal tersebut tidak hanya berdampak pada Malaysia, tetapi juga berpotensi mengganggu keseimbangan keamanan regional.

Menurut Anwar Ibrahim, keputusan Norwegia bisa memengaruhi kesiapan operasional pertahanan Malaysia di tengah dinamika keamanan Asia Tenggara yang semakin kompleks.

Anwar Ibrahim juga mempertanyakan kredibilitas negara-negara pemasok senjata Eropa jika kontrak pertahanan dapat dibatalkan secara sepihak.

“Jika pemasok pertahanan Eropa bisa membatalkan kontrak sesuka hati, maka nilai mereka sebagai mitra strategis akan hilang,” kata Anwar Ibrahim.

Pernyataan keras Anwar Ibrahim tersebut memperlihatkan kekhawatiran Malaysia terhadap ketergantungan pada sistem pertahanan impor.

Proyek Kapal Perang Malaysia Kembali Terganggu

Polemik rudal NSM menambah panjang daftar masalah dalam proyek kapal perang littoral combat ship Malaysia yang sudah berjalan sejak 2011.

Program tersebut sebelumnya juga diterpa dugaan salah kelola dan korupsi sehingga mengalami keterlambatan bertahun-tahun.

Awalnya, lima dari enam kapal perang direncanakan selesai pada 2022 dengan nilai proyek sekitar 6 miliar ringgit Malaysia.

Namun hingga kini proyek tersebut belum sepenuhnya rampung.

Pemerintah Malaysia bahkan harus meluncurkan kembali proyek tersebut pada 2023 setelah dilakukan investigasi resmi.

Kini, akibat pencabutan izin ekspor rudal oleh Norwegia, pengiriman kapal perang pertama Malaysia kembali mengalami penundaan hingga Desember 2026.

Malaysia Cari Pengganti Rudal NSM

Di tengah konflik dengan Norwegia, Malaysia mulai mempertimbangkan alternatif pengganti sistem rudal NSM.

Namun Menteri Pertahanan Mohamed Khaled Nordin mengakui proses tersebut tidak mudah karena sistem baru harus kompatibel dengan perangkat kapal perang yang sudah terpasang.

Meski demikian, Anwar Ibrahim memastikan program kapal perang Malaysia tetap berjalan sesuai rencana meski sementara waktu tanpa sistem rudal utama.

Sikap tegas Anwar Ibrahim dalam polemik ini kini menjadi perhatian internasional karena menunjukkan ketegangan baru dalam hubungan pertahanan Malaysia dengan negara-negara Eropa. (nsp)