Informasi Pendaftaran CPNS 2023, 4 Pilar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)

Jakarta, tvOnenews.com - Info Pendaftaran formasi CPNS Formasi Kementrian 2023 akan segera dibuka.

Kepastian informasi penerimaan CPNS 2023 akan dibuka pada tahun 2023 akan segera di umumkan oleh Pemerintah melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).

Dilansir dari situs menpan.go.id, Pemerintah memastikan akan membuka rekrutmen penerimaan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) untuk tahun 2023 yang terdiri dari Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Pengadaan tahun 2023 memiliki empat arah kebijakan yang mendukung transformasi sumber daya manusia.

Abdullah Azwar Anas, MenPAN RB, mengatakan pihaknya akan membuka formasi penerimaan CPNS 2023 untuk SMA/SMK pada tahun 2023 setelah tahap seleksi PPPK selesai.

_{Informasi Pendaftaran CPNS 2023, 4 Pilar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Source: menpan.go.id}

Menteri PANRB: 4 Pilar Arah Kebijakan CPNS 2023

Dilansir dari menpan.go.id, Menteri Anas menyampaikan bahwa rekrutmen CASN 2023 juga harus mempertimbangkan sejumlah variabel tertentu, seperti indikator jumlah PNS yang pensiun dan pemenuhan SDM guna mendukung program strategis nasional, termasuk letak geografis dan kemampuan anggaran.

Saat ini, pemerintah masih dalam tahap proses pengumpulan data untuk formasi pendaftaran CPNS 2023 SMA/SMK.

Sehingga dalam hal ini, jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan untuk masing-masing instansi akan terhitung secara akurat.

Selain itu, syarat khusus pendaftaran CPNS 2023 juga akan disesuaikan dengan kebutuhan berbagai instansi yang mengikuti program perkembangan teknologi.

Disebutkan juga penerimaan CPNS 2023 akan mengikuti empat arah kebijakan yang mendukung trasnformasi sumber daya manusia.

1. Fokus Pelayanan Dasar ASN
Arah kebijakan pengadaan ASN tahun 2023 yang pertama adalah fokus pelayanan dasar, yakni guru dan tenaga kesehatan. Fokus tersebut dilakukan juga untuk menyelesaikan masalah tenaga non-ASN secara optimal.

2. Rekrutmen Talenta Digial

Kebijakan kedua, adalah kebijakan memberi kesempatan rekrutmen talenta digital dan data scientist secara terukur. 

3. Rekrut CPNS secara efektif
Untuk arah kebijakan yang ketiga adalah dengan merekrut CPNS secara sangat selektif.

4. Mengurangi Jabatan Terdampak
Sementara arah kebijakan yang terakhir adalah mengurangi rekrutmen jabatan yang akan terdampak oleh transformasi digital. 

Saat ini, pemerintah masih menganalisis jabatan mana saja yang kemungkinan terdampak oleh perkembangan digital.

“Karena dunia digital berubah cepat, pemerintah juga harus cepat adaptasi agar tidak tergerus zaman,” jelas Menteri Anas dalam situs menpan.go.id.

Sedangkan khusus untuk seleksi CPNS 2023, Menteri Anas menyebutkan prioritas pemerintah untuk pemenuhan kebutuhan profesi tertentu seperti hakim, jaksa, dosen, serta tenaga teknis tertentu lainnya termasuk talenta digital serta jabatan pelaksana prioritas sesuai Peraturan Menteri PANRB No. 45/2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah".

Sementara untuk formasi PPPK akan difokuskan pada pemenuhan tenaga guru, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis lainnya. 

Menteri Anas juga meminta instansi pemerintah sudah mulai mendata dan mengusulkan berbagai kebutuhan ASN tahun 2023 yang menjadi prioritas untuk segera dialokasikan ke instansinya masing-masing.

“Berdasarkan usulan kebutuhan dari kementerian, lembaga, dan pemda akan ditetapkan formasi dengan memperhatikan pendapat Menteri Keuangan dan pertimbangan teknis Kepala BKN,” tambah Menteri Anas.

Menteri Anas juga menyampaikan bahwa, "Rekrutmen CASN 2023 harus mempertimbangkan sejumlah variabel tertentu, seperti indikator jumlah PNS yang pensiun dan pemenuhan SDM guna mendukung program strategis nasional, termasuk letak geografis dan kemampuan anggaran.

"Selain itu, pemerintah juga telah menyiapkan kajian terkait penataan dan pemenuhan formasi ASN Papua dan Papua Barat serta DOB Papua,” ujar Menteri Anas dikutip dari situs menpan.go.id. (udn)