BEM UI Keluhkan Banyaknya Isu yang Meresahkan Masyarakat Jelang Pemilu, Ini Kata KPU

"Terkait dengan isu penundaan pemilu, pasal 167 ayat 1 UU Nomor 7 Tahun 2017 dimana dijelaskan penyelenggaraan pemilu dilaksanakan setiap 5 tahun sekali," tutur Idham.

"Pasal ini merupakan turunan atau merujuk pada bab 7 Pasal 22E UUD 1945, yang dimana pasal itu tidak hanya berbicara asas pemilu tapi pemilu dilaksanakan 5 tahun sekali," sambungnya.

Selanjutnya, Idham menegaskan bahwa Indonesia menganut sistem demokrasi konstitusional.

"Jadi perintah pemilu 5 tahun sekali ini adalah perintah UUD 1945, konstitusi kita, oleh karena itu saya katakan demokrasi kita adalah demokrasi konstitusional," ujarnya.

Lebih lanjut, Idham kembali menegaskan bahwa sejak awal berjalannya proses tahapan pemilu itu sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Pada 14 Februari 2024 mendatang masyarakat akan melangsungkan pesta demokrasi.

"Tanggal 14 Februari 2024 nanti pemilu Indonesia baik di dalam atau di luar ini akan menggunakan hak pilihnya, datang ke TPS, kami sangat yakin itu, kenapa? Karena penyelenggaraan pemilu diselenggarakan 5 tahun ini tidak sekadar perintah UU pemilu, tetapi perintah dari UUD 1945," terang Idham.

Baca Juga

Respons Menohok Pimpinan KPK Terkait Jokowi Setuju UU KPK Balik ke Versi Lama: Apanya yang Mau Dikembalikan

Tak hanya itu, Idham juga mengatakan bahwa pihaknya akan terus berupaya meningkatkan antusiasme pemilih.

Dia menyebut, saat ini KPU tengah melaksanakan proses pencocokan dan penelitian (coklit) daftar pemilih di Pemilu 2024, mulai 12 Februari sampai 14 Maret 2023.

"Tentunya kami sebagai penyelenggara pemilu optimis, karena optimisme kami juga akan meningkatkan antusiasme publik atau pemilih untuk berpartisipasi di semua tahapan penyelenggaraan pemilu, karena pemilu yang partisipatif tidak hanya sekedar datang ke TPS, tetapi mengikuti semua tahapan penyelenggaraan pemilu," pungkasnya.(rpi/muu)