PPATK Sebut Ada Indikasi Pencucian Uang dalam Proses Tahapan Pemilu, Begini Respons Bawaslu

Menurut dia, kewenangan tersebut bukanlah di Bawaslu, akan tetapi di APH.

"Nah sekarang siapa? Ini kan area yang seharusnya bertuan. Yang seharusnya dilakukan PPATK koordinasi dengan kepolisian, kejaksaan, dan KPK," ungkap dia.

"Tiga lembaga penegak hukum yang diharapkan bisa kemudian melakukan cek terhadap informasi yang disampaikan PPATK. Ini yang harus dilakukan. Bukan di Bawaslu (kewenangannya) tapi penegak hukum di lainnya," tambahnya.

Kendati demikian, dia menyebut, kewenangan akan berada di Bawaslu jika sudah masuk tahapan kampanye.

"Karena seluruh laporan pidana pemilu itu harus melalui pintu Bawaslu," ujarnya.

Sebelumnya, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menyebut adanya indikasi tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam proses pemilu. Ivan menyebut angkanya mencapai triliunan rupiah.

"Kita menemukan ada beberapa memang indikasi ke situ dan faktanya memang ada, nah itu kita koordinasikan terus dengan teman-teman dari KPU-Bawaslu," kata Ivan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (14/2/2023).(rpi/muu)