Sebut KPK Pernah Tangkap Ketum Demokrat, Adian Napitulu sentil Surat SBY

Jakarta, tvOnenews.com - Pada saat di acara Catatan Demokrasi, yang ditayang pada hari Selasa (21/2/2023) malam, Politisi PDI Perjuangan, Adian Napitulu sentil surat Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Di mana surat itu berisi tentang mempertanyakan urgensi pegantian sistem proporsional terbuka menjadi tertutup di pemilu 2024. 

Adian Napitulu menjelaskan, bahwa SBY mengirim surat karena minimnya liputan media massa soal proses perkara sistem proporsional terbuka dan tertutup di Mahkama Konstitusi. Hal ini Adian Napitulu ungkapkan berdasakan perkataan Politisi Partai Demokrat, Jansen Sitindaon di acara Catatan Demokrasi. 

"Ya kalau misalnya kronologi yang disampaikan Jansen tadi, pertama bahwa sudah ada gugutan di Mahkama Konstitusi (MK), tetapi minim liputan. Karena minim liputan dari media massa, SBY bicara. Jadi Persoalannya di mana ini?" tanya Adian Napitulu di Catatan Demokrasi, Selasa (21/2/2023) malam.

"Kalau banyak liputan media massa di MK, SBY tidak bicara. Kan kira-kira begitu. Kan kalau melihat arah berpikirnya (Jansen) mengapa SBY menulis surat dari Jogja berbicara seperti ini, dan lalu Jansen menjelaskan seperti itu," sambungnya mengatakan.

Maka dari itu, ia menarik kesimpulan, bahwa mengapa SBY tulis surat soal proporsional terbuka menjadi tertutup, karena media massa tidak meliput tidak maksimal persidangan di MK.

Baca Juga

KPK Sebut Keracunan MBG Akibat Ekpansi SPPG Tanpa Diimbangi Pengendalian Internal

"Kira-kira seperti itu lah yang disampaikan Jansen, dan itu bukan tafsir tetapi aku mengikuti alur logika kronologi Jansen," katanya.

Bahkan, Adian Napitulu sebutkan, artinya mdia massa harus meliput proses perkara sistem proporsional terbuka dan tertutup di Mahkama Konstitusi sebanyak-banyaknya. Hal ini ia katakan, agar SBY tak menulis surat kembali. 

"Yang repotkan kemudian, media massa tidak meliput soal itu, kami (PDIP) tertudu. Lalu bila media massa tidak meliput soal itu, kemudian SBY tulis surat, nanti kita (PDIP) dianggap apa. Itu yang pertama," jelasnya.

"Nah yang kedua, kalau dia sedang berpekara, ya biarkan saja berpekara di MK. Ngapain si lo, dan diskusi ini tidak perlu masuk pada pokok materi perkaranya, mengapa? Jangan sampai kita berdiskusi dia (SBY) mempengaruhi keputusan. Biarkan saja dengan kemurnian dan pertimbangan Hakim MK ini untuk memutuskan, dan kita percaya MK," sambungnya Adian menuturkan.

Sehingga, ia sebutkan, tak perlu surat-suratan dan menuduh macam-macam, karena itu ia nilai tidak perlu. 

Di samping itu, Adian Napitulu katakan, bila ingin memaparkan tentang Partai Demokrat juga bisa. 

Bahkan, ia juga menyayangkan soal isu perkara sistem proporsional terbuka dan tertutup di Mahkama Konstitusi bisa berkembang ke Harun Masiku. 

"Harun Masiku itu siapa? jadi ke mana-mana isunya. Lalu kalau kita bilang satu-satunya ketua partai yang ditangkap KPK, eh salah satu maksudnya. Salah satu Ketua Umum Partai yang ditangkap KPK, ya Demokrat," kata Adian Napitulu di tvOne.

"Ketua partainya ditangkap, level Harun Masiku dan level Ketua Partai Demokrat pada saat itu, beda level, gitu loh. Jadi ada tidak Ketua Partai yang ditangkap KPK karena korupsi? Ada, partai apa namanya? ya Demokrat. Sebentar lagi keluar penjara dan sudah pasang baliho dia," sambung Adian Napitulu menuturkan.

Makanya, ia katakan, jangan cerita yang lain-lain dan jika ingin bersurat, bersuratlah diam-diam. Bahkan, ia katakan, jika ingin dipublikasi bersurat lah ke media massa.

"Jang bersurat ke PDI Perjuangan, jangan bersurat ke publik. Kirim aja surat ke media massa. Bilang gini, 'eh kita minta liputan dong, biar kita nggak bicara, kalau tidak diliput kita bicara ini' kira-kira seperti itu," ujar Adian Napitulu. 

Untuk diketahui, bila ingin melihat video Catatan Demokrasi tentang 'Saling Tuding PDI-P & Demokrat Kembali Memanas' dapat mengunjungi kanal YouTube tvOneNews. (aag)