Rekening Jumbo Rafael Alun Trisambodo, Eks Direktur KPK Bongkar Modus Pejabat Sembunyikan Harta

Jakarta, tvOnenews.com - Rafael Alun Trisambodo mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu yang menjadi sorotan akan gaya hidup mewahnya dan harta fantastis.

Aksi flexing atau pamer harta dan kendaraan mewah yang berimbas dari aksi penganiayaan yang dilakukan Mario Dandy Satriyo (20), anak eks pejabat Dirjen Pajak terhadap David Ozora.

Sebelumnya, Rafael Alun Trisambodo seorang pejabat eselon III yang menjabat sebagai Kepala Bagian Umum di Kanwil DJP Jakarta II langsung menjadi perbincangan publik, lantaran memamerkan harta kekayaan dan begitu pula anaknya, Mario Dandy kerap pamer kendaraan mewah di media sosial. 

Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) resmim memblokir semua rekening keluarga Rafael Alun Trisambodo dan mencatat ada transaksi sejumlah Rp500 miliar dalam empat tahun terakhir.

Menyusul hal itu, Mantan Direktur KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), Sujanarko mengklarifikasi harta Rp500 miliar yang dideteksi oleh KPK pada saat pemeriksaan. 

^{Harta kekayaan Rafael Alun Trisambodo, ayah Mario Dandy Satriyo (20) pelaku penganiayaan brutal terhadap David Ozora (17).}

Baca Juga

Respons Menohok Pimpinan KPK Terkait Jokowi Setuju UU KPK Balik ke Versi Lama: Apanya yang Mau Dikembalikan

Menurut Sujanarko, KPK bukan menemukan harta, tetapi catatan transaksi keluar-masuk dari 2019 hingga 2022. 

Sujanarko mengatakan bahwa hal ini menarik karena transaksi tersebut waktunya jelas.  

“Sebetulnya transaksi-transaksi itu kan tempus waktunya jelas. Jadi kalau kita dihubungkan dengan tugas-tugas dari Rafael pada Saya sebagai petugas pajak, mudah-mudahan itu ditemukan pidananya. Jadi PPATK dengan rigid itu bisa menyampaikan ke KPK terkait dengan tempus delicti detailnya dengan transaksi tadi,” tutur Sujanarko. 

Sujanarko pun membongkar modus-modus para pejabat untuk menyembunyikan harta mereka. Banyak pejabat yang menggunakan identitas orang lain untuk menyimpan hartanya. Sujanarko menyebut mereka dengan “gatekeeper”. 

Bahkan terkadang, menurut Sujanarko, gatekeeper tidak hanya orang yang masih kerabat, tetapi bisa orang lain yang tidak ada hubungan apapun dengan penyelenggara negara.

"Kita waktu di KPK dulu pernah temukan salah satu Bupati di Kalimantan, itu Account Officer-nya orang Bekasi," ujarnya.

Sujanarko menyebut bahwa orang bekasi yang digunakan identitasnya itu tidak pernah ke Kalimantan, tidak pernah mengenal keluarganya, tidak ada hubungan kerabat.