Komnas HAM Dapati Aksi Intimidasi Verbal Terhadap Korban Rencana Relokasi SDN Pondok Cina 1 Depok

Jakarta, tvOnenews.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mendapati adanya dugaan pelanggaran HAM oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Depok terkait polemik rencana relokasi dan ahli fungsi SDN Pondok Cina 1. 

Bahkan, pihak Komnas HAM mendapati adanya aksi intimidasi yang diterima sejumlah orang tua ataupun wali murid dari SDN Pondok Cina 1. 

Tak hanya kepada orang tua atau wali murid, aksi intimidasi juga didapati oleh sejumlah tenaga pengajar atau guru dari SDN Pondok Cina 1 saat kasus polemik relokasi dan ahli fungsi SDN Pondok Cina 1.

"Terkait dugaan intimidasi, kami menerima itu baik dari wali siswa maupun dari guru ya," kata Putu dalam konferensi persnya di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Sabtu (11/3/2023).

Putu menuturkan intimidasi yang diterima para korban tersebut berupa perlakuan secara verbal. 

Baca Juga

Gubernur Khofifah Buka Ajang Talenta Prestasi Murid Jatim 2026

Namun, dari temuan tersebut para korban enggan melaporkannya secara resmi kepada pihak Komnas HAM ataupun kepolisian.

"Intimidasi ini lebih banyak kepada intimidasi yang sifatnya verbal gitu ya, dan kami belum menerima keterangan yang fix soal itu. Tapi kami meyakini bahwa yang diberikan kepada kami, atau diinformasikan kepada kami mereka mengalami," kata Putu. 

Di sisi lain, adanya intimidasi tersebut dinilai pihaknya dapat berpotensi adanya aksi kekerasan yang dapat dialami oleh para korban tersebut. 

Putu menjelaskan hingga saat ini pihaknya melakukan pemantauan terkait adanya aksi intimidasi yang dilakukan para korban rencana Pemkot Depok dalam merelokasi dan ahli fungsi SDN Pondok Cina 1. 

"Tapi di saat yang sama mereka sulit atau enggan untuk mengklarifikasi secara resmi, kami tentu saja menghargai keputusan tersebut, karena itu merupakan kalau kita bicara intimidasi dan lain sebagainya, maka potensi kekerasan mungkin ada," ungkapnya. 

Pemkot Depok Diduga Melanggar HAM Berupa Hak Anak

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mendapati unsur dugaan pelanggaran HAM terkait kasus relokasi SDN Pondok Cina 1 yang dilakukan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Depok. 

Hal itu disampaikan oleh Komisioner Komnas HAM, Putu Elvina saat menggelar konferensi pers terkait temuan pada kasus relokasi SDN Pondok Cina 1. 

"Berdasarkan hasil pemantauan dan penyelidikan, Komnas HAM menyimpulkan kasus relokasi dan alih fungsi SDN Pondok Cina 1 terdapat dugaan pelanggaran HAM," kata Putu dalam konferensi persnya, Jakarta, Sabtu (11/3/2023).

Putu menuturkan dugaan pelanggaran HAM pada kasus tersebut berupa dugaan pelanggaran hak anak dan hak atas pendidikan pada proses belajar yang tidak optimal selama kasus tersebut bergulir. 

Pasalnya, dampak atas rencana relokasi dan ahli fungsi SDN Pondok Cina 1 yang dilakukan Pemerintah Kota Depok dapat berpotensi membahayakan keselamatan siswa. 

"Instrumen yang dilanggar yaitu Pasal 3 ayat 1 Konvensi Hak-Hak Anak, Pasal 28 B ayat 2 UUD RI 1945, Pasal 52 ayat 1 dan 2, UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, Pasal 9 ayat 1 UU No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan Pasal 4 ayat 1 UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional," ungkapnya. 

Selain itu, Komnas HAM turut serta menemukan dugaan pelanggaran hak informasi terkait rencana relokasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Depok. 

Pada pelanggaran tersebut Komnas HAM menilai Pemerintah Kota Depok diduga melanggar hak informasi yang semestinya didapat oleh orang tua atau wali murid, termasuk siswa SDN Pondok Cina 1. 

"Instrumen yang dilanggar yaitu, Pasal 28 huruf F UUD 1945, Pasal 14 ayat 1 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, Pasal 7 ayat 1 UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional," ungkapnya. (raa/muu)