Jajaran Direksi BUMD DKI Kerap Tersandung Kasus Korupsi, Fraksi PDIP: Ada yang Salah Dengan Pemprov

Jakarta, tvOnenews.com - Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PDIP, Gilbert Simanjuntak menilai ada yang salah dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI dalam mengelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) lantaran beberapa direksinya kerap tersandung kasus korupsi.

“Kasus Yoori C Pinontoan Dirut Sarana Jaya yang akhirnya terpidana korupsi, terpilihnya terpidana sebagai Dirut TransJakarta Donny Andy S Saragih yang lalu dibatalkan, hingga terbaru Dirut TransJakarta Kuncoro Wibowo dalam status penyidikan oleh KPK,” jelas Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PDIP, Gilbert Simanjuntak, saat dihubungi media, pada Kamis (16/3/2023).

Menurut Gilbert Simanjuntak,politisi PDIP mengungkapkan, kesalahan ini terjadi lantaran merupakan intervensi dari Pemprov DKI Jakarta. Seperti rotasi yang pernah dilakukan eks Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan memberhentikan Dirut MRT William Sabandar.

“Intervensi Pemprov juga sangat nyata, seperti terlihat dalam pemberhentian Dirut MRT William Sabandar oleh Anies Basweda, terlepas dari reputasi dan kinerja yang bersangkutan sangat baik,” tuturnya.

Oleh karena itu, dia menyarankan agar sekiranya Tim Rekrutmen Direksi BUMD harus mencari tahu rekam jejak dan meritokrasi calon-calon direksi BUMD selanjutnya.

“Tim Rekrutmen pun juga perlu diisi oleh orang yang berkualitas, agar terpilih calon direksi yang baik dan berkualitas,” kata dia.

Baca Juga

Anggaran Dishub Surabaya 2,37 Persen dari APBD 2027, DPRD Minta Kualitas Transportasi Publik Dioptimalkan

Karena jika sudah terjadi kasus korupsi seperti ini, terlebih salah dalam memilih jajaran direksi, Penyertaan Modal Daerah (PMD) yang dianggarkan hingga triliunan rupiah pun menjadi sia-sia lantaran harus berulang kali mengganti direksi.

“BUMD tidak pernah mandiri, hanya menyusu seperti bayi dan menjadi parasit,” pungkasnya. (agr/mii)