Dirjen Bea dan Cukai Pastikan Tak Ada Kaitan Eksportasi Emas dengan Temuan Transaksi Mencurigakan Rp189 Triliun

Jakarta, tvOnenews.com - Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Askolani menceritakan kronologi polemik temuan impor emas ilegal yang disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan HAM (Menko Polhukam) Mahfud MD saat rapat kerja bersama Komisi III DPR RI.

Menurut keterangan Askolani, peristiwa emas tersebut terjadi pada tahun 2016 dimana dilakukan penindakan oleh petugas Bea dan Cukai Bandara Soekarno-Hatta terhadap suatu perusahaan yang melakukan eksportasi email.

"Penindakan ini kemudian sampai di P21, bisa dibawa ke pengadilan. Temuannya adalah 218 kilogram emas yang nilainya mencapai 6,8 juta US Dollar," kata dia, saat ditemui di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Jumat (31/3/2023).

Dari hasil P21 yang dilakukan oleh petugas Bea dan Cukai, didakwa satu tersangka perorangan yang kemudian saat pengadilan di tahun 2017, keputusan pengadilan adalah oknum tidak terbukti melakukan perbuatan didakwakan, sehingga dianggap bukan merupakan tindak pidana.

"Kemudian kami belum selesai melangkah untuk hal itu, teman-teman Bea dan Cukai melakukan kasasi di tahun 2017 yang hanya berbeda bulan (dengan keputusan sebelumnya), dan dari kasasinya Bea dan Cukai dimenangkan di tahun 2017," jelasnya.

Di mana pada saat itu, oknum perorangan diputuskan dikenakan pidana 6 bulan dan denda Rp2,3 miliar dan kemudian perusahannya itu dikenakan denda Rp500 juta. 

Baca Juga

Update Klasemen Medali Asian Games 2026, 3 Oktober Malam: Tak Ada Emas, Indonesia Berhasil Tambah 4 Medali Hari Ini

Kemudian tetap dilakukan pendalaman oleh pihak Kementerian Keuangan, di mana pada saat itu terdiri dari Inspektorat Jenderal bersama dengan PPATK, dan Bea Cukai.

"Tetapi kemudian yang bersangkutan melakukan PK di tahun 2019 yang kemudian hasilnya dia menang, yang menyatakan bahwa ini bukan tindak pidana, sehingga tadi Wamen menyampaikan keputusan ini kita tidak bisa bawa ke TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang) seperti yang diminta oleh PPATK,", ungkapnya.

Kemudian, pada tahun 2020 juga terjadi kasus dengan motif serupa. Askolani menjelaskan bahwa pihaknya belajar dari kasus pertama di tahun 2016 silam.

Bersama dengan PPATK melakukan asesmen terhadap 9 entitas wajib pajak, badan yang melakukan kegiatan eksportasi emas. Namun hasil dari asesmen tersebut menyatakan bahwa tidak ada tindak pidanan kepabeanan.

"Jadi tidak ada menyangkut sama sekali pegawai di Kementerian Keuangan (soal temuan impor emas batangan ilegal di transaksi mencurigakan Rp189 triliun)," pungkasnya. (agr/muu)