Massa Buruh Protes Pelantikan Direktur Baru PDP Kahyangan

Jember, Jawa Timur - Puluhan buruh perkebunan yang tergabung dalam Forum Komunikasi Pekerja Antar Kebun (FKPAK) menggelar aksi unjuk rasa, memprotes pelantikan direktur baru Perusahaan Daerah Perkebunan (PDP) Kahyangan Jember. Pasalnya dalam pelaksanaan seleksi oleh pansel, menurut korlap aksi Dwi Agus Budianto, buruh menilai direktur baru PDP Kahyangan tidak diketahui kapabilitasnya. Massa buruh perkebunan itu mengawali aksinya dengan berkumpul di Kantor PDP Kahyangan, Kecamatan Kaliwates. Massa buruh tidak ditemui oleh siapapun, karena Bupati Jember Hendy Siswanto sedang berada di Jakarta. Massa akhirnya melanjutkan aksinya ke gedung DPRD Jember, Jalan Kalimantan, Kecamatan Sumbersari. Massa  menyampaikan orasi dan mendesak agar ada anggota dewan turun menemui mereka.

"Sejak awal kita menuntut adanya keterbukaan dan fair atas hasil open bidding, yang merupakan harga dasar dari unit lelang yang ditawarkan sebagai Direksi Khayangan. Katanya bupati baru sekarang eranya keterbukaan," ujar Dwi Agus, korlap aksi.

Namun kenyataannya, lanjut Dwi Agus, pemilihan direksi hingga pelantikan, buruh tidak dilibatkan, bahkan tidak diketahui latar belakang profesionalisme kinerjanya.

"Kami melihat ini tidak fair, ada yang salah ada yang keliru. Makanya bukan serta merta menolak mereka. Tapi sebelum dijelaskan keprofesionalnya dimana, biar publik yang menilai, jangan kami," imbuhnya.

Dwi Agus menegaskan harus ada praktisi hukum profesional, akademisi, agar objektif. Sebelum itu terjadi, mereka akan menolaknya. Bukan menolak keputusan Bupati, tetapi menolak masuk wilayah PDP Kahyangan. Penolakan terhadap direksi terpilih, karena dinilai tidak becus dalam bekerja, dan latar belakang profesionalisme belum dikenal.

"Terkait pertemuan, kami serahkan kepada dewan. Dewan kan siap memfasilitasi itu semua. Kalau bisa para calon yang kemarin gagal, itu bagaimana, biar mereka presentasi satu-satu. Biar publik tahu dan menilai, bener gak," jelas Dwi Agus.

Baca Juga

MK Tolak Gugatan Pasal KUHP Baru Soal Demo Tanpa Izin Bisa Dipidana

Lebih lanjut, Dwi Agus juga menyampaikan kondisi saat ini di lingkungan PDP Kahyangan juga tidak sehat.

"Jadi PDP ini sakit, kita saja upahnya 70 persen. Sejak lama kami berharap ada peningkatan kesejahteraan upah. Harapan kami, bupati atau direksi baru tentunya paham tentang perkebunan," ujarnya.