Mahasiswa Desak KPK Periksa Harta Sekda Riau S.F Hariyanto

Jakarta, tvOnenews.com - Mahasiswa dari Gerakan Pemuda Mahasiswa Riau Peduli Keadilan menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, pada Kamis (6/4/2023). Mahasiwa menuntut lembaga antirasuah itu mengusut harta kekayaan Sekretaris Daerah Riau S.F. Hariyanto.

"Setelah apa yang dilakukan Sekda Provinsi Riau S.F. Hariyanto tentang flexing hidup mewah keluarganya maka kami perlu sampaikan agar KPK RI memanggil S.F. Hariyanto dan memeriksa harta kekayaannya," ujar koordinator aksi Fatur di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.

Massa pengunjuk rasa juga menuntut KPK membentuk tim khusus untuk melakukan pemeriksaan kepada Hariyanto dan menyebut pamer kekayaan yang dilakukan keluarga Hariyanto telah melukai hati masyarakat.

"Kami memohon agar KPK RI kuat dalam menindak kasus S.F. Hariyanto yang diduga sudah tak wajar dan tak layak menjadi pejabat di Provinsi Riau karena melukai perasaan masyarakat di Provinsi Riau," ujarnya.

Sedangkan tuntutan terakhir yang disuarakan massa adalah menuntut Hariyanto untuk mundur dari jabatannya sebagai Sekretaris Daerah Provinsi Riau.

Untuk diketahui, Sekda Riau S.F. Hariyanto hari ini memenuhi panggilan KPK untuk memberikan klarifikasi soal Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) miliknya.

Baca Juga

Pasca Jadi Tahanan Rumah, Nadiem Gunakan Alat Detektor Saat Sidang Tuntutan: Ini Tidak Bisa Dilepas

Hariyanto tiba di Gedung Merah Putih KPK pukul 08.35 WIB, namun tidak banyak berkomentar soal kedatangannya dan memilih untuk langsung masuk ke Lobi Gedung Merah Putih KPK. Dia kemudian masuk ruang klarifikasi sekitar pukul 09.08 WIB.

Sekda Provinsi Riau SF Hariyanto menjadi sorotan warganet setelah mencuatnya video perayaan ulang tahun mewah putrinya di salah satu hotel mewah.

Video mewahnya pesta ulang tahun ke-17 putri Sekda Riau itu diunggah oleh akun Twitter @PartaiSocmed.

Istri RF Hariyanto juga menjadi sorotan warganet soal koleksi tas mewahnya dan foto liburannya ke luar negeri.

Hal tersebut mendorong KPK untuk melayangkan undangan klarifikasi LHKPN terhadap yang bersangkutan. (mhs/ree)