"Pak Jokowi Jangan Usir Kami", Ini Keluhan Warga Terdampak Bendungan Karangnongko Bojonegoro

“Permintaan masyarakat agar direlokasi dalam satu tempat yang dilatarbelakangi ikatan rasa kebersamaan yang telah lama terjalin, " kata Sukur.

Hanya saja persoalannya terletak pada kebuntuan komunikasi antara Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dengan warga.

Oleh sebab itu, anggota DPRD empat periode ini mengaku hal demikian itu sudah menjadi tanggung jawab dia dan berjanji agar mimpi mereka bisa terwujud.

"Belajar dari pengalaman dari berbagai daerah terkait ganti untung yang diberikan pemerintah dalam satu dua tahun uangnya sudah habis, dan kehilangan lahan," ungkap Syukur.

Dan ini, lanjutnya, dana pembahasan lahan sudah dianggarkan tahun 2022 sekitar 600 miliar namun gagal dilaksanakan, yang dilakukan OPD - OPD apa kok sampai gagal, itu yang jadi pertanyaan.

"Dan hari ini saya mendengar keinginan masyarakat seperti itu adanya lahan pengganti dan segala fasilitas umum yang ada di dalamnya sarana pendidikan ibadah, saya juga menangis merasakan curhatan mereka," ucap Syukur.

Baca Juga

Upaya Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Anggota Komisi IV DPR RI Gelar Bimtek di Banyuwangi

Di hadapan warga, Syukur juga menyampaikan bahwa dia hari itu menghubungi Sekda, OPD terkait, bahkan ibu bupati, agar dalam kegiatan sosialisasi atau hal apa saja yang berkenaan dengan warga terdampak proyek Bendungan Karangnongko ini DPRD dilibatkan. Salah satunya ialah tak ingin dipindah ke luar desa semula, sehingga merasa terusir dari tempat mereka dilahirkan.

Tak hanya Syukur, Agus Susanto Rismanto praktisi hukum dan juga mantan Ketua Komisi A DPRD Bojonegoro yang saat itu juga hadir, menyatakan bahwa masyarakat Desa Ngelo sudah mengambil langkah yang tepat dengan mengadu ke wakil rakyat. Karena persoalan itu merupakan domain pemerintah, baik eksekutif maupun legislatif dan belum masuk pada wilayah yuridis. Sehingga pihaknya saat ini masih sebatas sebagai konsultan para warga Desa Ngelo.

"Kecuali jika segala upaya di wilayah pemerintah tidak ada hasilnya. Baru saya masuk berada di pihak masyarakat terdampak dalam pengadilan. Tapi tentu kami tidak ingin itu terjadi," tandas pria yang akrab disapa Gus Ris.

Terpisah, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air (DPU SDA) Erick Firdaus menyatakan bahwa perihal proyek Bendungan Karangnongko, saat ini sedang dalam tahap pembebasan lahan. Tahap ini setelah usai penentuan lokasi dan sosialisasi. Badan Pertanahan Nasional dia sebut (BPN) merupakan leading sector dalam hal sosialisasi, karena BPN adalah ketua tim pembebasan lahan.