DPR Dapil Papua Tengah Desak Mendagri Evaluasi Pj Bupati Intan Jaya Apolos Bagau

Jakarta, tvOnenews.com - Anggota DPR Provinsi Papua Dapil Papua Tengah Thomas Sondegau meminta Kemendagri mengevaluasi kepemimpinan Pj Bupati Intan Jaya Apolos Bagau. 

Dia menilai kepemimpinan Apolos selama ini telah menimbulkan banyak gejolak baik di internal birokrasi Pemkab Intan Jaya maupun di tengah-tengah masyarakat. 

Hal utama yang disorot Thomas adalah urusan mutasi pejabat yang sampai saat ini belum berhasil diselesaikan oleh Apolos padahal sudah ada perintah jelas Kemendagri, KASN dan Pj Gubernur Papua Tengah.

"Persoalan mutasi yang sampai hari ini tidak juga selesai telah menimbulkan gejolak di internal birokrasi. Karena mutasi yang dilakukan tidak sesuai aturan dan bahwa ada rekomendasi baik dari KASN, Kemendagri maupun Pj Gubernur Papua Tengah yang tidak juga dijalankan oleh Pj Bupati Intan Jaya. Ini memperlihatkan arogansi kepemimpinan yang tidak sehat di daerah. Karena itu kami minta Kemendagri evaluasi yang bersangkutan," ungkap Thomas kepada wartawan di Jakarta, Selasa (23/5/2023).

Ia menilai dengan tidak dijalankannya rekomendasi KASN dan Kemendagri untuk membatalkan SK Mutasi yang dikeluarkan sama saja dengan melawan Kemendagri.

"Rekomendasi KASN itu bersifat final dan mengikat. Tambah lagi ada teguran dari Kemendagri dan Pj Gubernur Papua Tengah. Lalu beliau tidak menjalankan keputusan itu artinya sama saja melawan Kemendagri yang menugaskan dia sebagai Pj Bupati," ucapnya.

Baca Juga

Ancaman Badai PHK Menguat, DPR Desak Pemerintah Siapkan Deteksi Dini

Khusus untuk persoalan mutasi, lanjut Thomas, Pj Bupati harus melaksanakan pembatalan mutasi dan pengembalian pejabat sebelumnya pada posisi semula.

Selain itu, ia juga meminta agar mencabut keputusan Pj Bupati Intan Jaya terkait dengan penggantian pejabat dan membatalkan surat Keputusan Bupati Intan Jaya dan selanjutnya mengangkat kembali PPT Pratama tersebut dalam jabatan semula di lingkungan Pemerintah Kabupaten Intan Jaya.

"Jangan sampai karena ulah pemimpin seperti ini lalu repot seluruh kabupaten, birokrasi juga mandek, timbul gejolak. Ini yang tidak boleh dibiarkan. Kami minta Mendagri evaluasi ulang Pj Bupati Intan Jaya ini," jelas Thomas.

Diketahui bahwa Kemendagri sudah mengeluarkan surat Nomor: 100.2.2.6.1759/Otda tertanggal 23 Maret 2023. 

Selain itu, KASN juga melayangkan surat dengan Nomor: B-1180/JP.01/03/2023 yang dikeluarkan di Jakarta tertanggal 27 Maret 2023.