Golkar Tak Akan Bahas Capres saat Rakernas 2023, Kenapa?

Jakarta, tvOnenews.com - Partai Golkar tidak akan membahas terkait calon presiden (Capres) 2024 saat Rapat Kerja Nasional (Rakernas) pada 4-6 Juni 2023 mendatang.

Wakil Ketua Umum Ahmad Doli Kurnia menjelaskan sejumlah alasan mengapa Rakernas tidak membahas terkait Capres 2024.

Pertama, sampai saat ini Partai Golkar masih berpegang teguh kepada keputusan Munas 2019 dan keputusan Rapimnas 2021. Di mana saat Munas 2019, memuat sikap Golkar terhadap Pilpres 2024.

"Isinya cuma dua pasal, pasal pertama bahwa partai Golkar akan menerima aspirasi untuk ikut dalam kontestasi Pilpres sebagai capres dan atau cawapres pada pemilu," kata Doli di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Minggu (28/5/2023).

Kemudian, lanjut Doli, pasal yang kedua menentukan keputusan baik itu soal capres dan cawapres. Adapun strategi dan momentum diserahkan kepada ketua umum DPP terpilih.

"Nah kemudian terpilih lah Pak Airlangga pada tahun 2021 di Rakernas dan sekaligus rapat pimpinan nasional. Dalam ADRT kami rapimnas itu adalah putusan tinggi kedua setelah Munas," ucapnya.

Baca Juga

Elektabilitas Golkar Tembus Tiga Besar, Targetkan Tambah Kursi DPR RI Tahun 2029

"Dan dalam Rapimnas itu diputuskan bahwa partai Golkar di pilpres mengusung Pak Airlangga Hartarto sebagai calon presiden," sambung dia.

Dengan adanya keputusan tersebut, Doli mengatakan, Partai Golkar tidak akan membahas lagi terkait pilihan Capres 2024. Partai berlogo beringin itu sudah bulat mencalonkan Airlangga Hartarto sebagai Capres 2024.

"Jadi jawaban singkatnya adalah sampai hari ini dan besok pada rapat kerja nasional calon presiden dari partai Golkar masih pak Airlangga Hartarto," ujarnya.

Sebagaimana diketahui, Partai Golkar berencana menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) di Kantor DPP Golkar, Jakarta pada 4-6 Juni 2023 mendatang. Dalam Rakernas itu, akan membahas sejumlah terkait strategi pemenangan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Peserta Rakernas adalah semua unsur yang ada di Golkar, pertama unsur DPP sebanyak 222 orang, kemudian ada Dewan pembina, Dewan Kehormatan, Dewa Etik, DPD provinsi perwakilan jumlah peserta lima orang, pimpinan Ormas Golkar, hingga anggota fraksi dari Golkar. (rpi/ebs)