SBY Ketar-Ketir Terkait Rumor PK Moeldoko Dikabulkan MA

Jakarta, tvOnenews.com - Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, merespon unggahan Pakar Hukum Tata Negara, Prof Denny Indrayana di media sosial Twitter, terkait pengambilalihan Partai Demokrat oleh KSP Moeldoko lewat upaya PK di Mahkamah Agung (MA).

SBY menngungkapkan, rumor yang mengatakan jika MA akan mengabulkan PK Moeldoko, itu artinya ada kekuatan politik yang akan mengganggu Partai Demokrat Demokrat di Pemilu 2024. Bahkan, SBY menegaskan, jika isu PK Moeldoko akan diterima sebagai kemunduran demokrasi di Indonesia.

"Kalau ini terjadi, info adanya tangan-tangan politik untuk ganggu Demokrat agar tak bisa ikuti Pemilu 2024 barangkali benar. Ini berita yang sangat buruk," Kata SBY. 

Menurut SBY, tak ada alasan MA untuk mengabulkan PK Moeldoko, karena sudah kalah 6 kali di pengadilan.

“Berdasarkan akal sehat. Sulit diterima PK Moeldoko dikabulkan MA karena sudah 16 kali Pihak KSP Moeldoko kalah di pengadilan," Kata SBY.

SBY hanya berharap pemerintah tetap amanat dalam menegakkan kebenaran dan keadilan. Apalagi NKR bukan negara "suka-suka'Dia menyampaikan demikian karena RI bukan negara yang menganut hukum rimba.

Baca Juga

Sepanjang 2025, MA Sanksi 220 Hakim dan Aparatur Peradilan, 50 Disanksi Berat

"Indonesia bukan negara 'predator' (yang kuat memangsa yang lemah) serta tak anut hukum rimba, yang kuat menang, yang lemah selalu kalah,” ujar SBY. 

Atas rumor PK Moeldoko akan dikabulkan MK, SBY mengimbau pada seluruh kader Demokrat untuk tetap mengikuti satu garis komando Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono  (AHY). Bahkan, jika keadilan tak datang, para kader harus memperjuangkannya secara konstitusi.

“Jika keadilan tak datang, kita berhak memperjuangkannya secara damai dan konstitusional,” sebut SBY. 

SBY sebelumnya juga menulis cuitan dalam bentuk utasan yang hampir sama di akun Twitternya. SBY mengomentari cuitan mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayasa yang mengaku dapat info bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) akan memutuskan kembali sistem proporsional tertutup dalam Pileg 2024.

Komentar SBY mengaitkan dengan kabar MA yang disebut akan mengabulkan PK kubu Moeldoko. Selain itu, SBY juga mengkritik keras jika MK putuskan penerapan proporsional tertutup untuk Pileg 2024.