SBY Buka Suara soal PK Moeldoko, Tri Yulianto: Bentuk Kepanikan Cikeas

Jakarta, tvOnenews.com - Presiden keenam RI ini mengaku mendapat informasi dari salah seorang mantan menteri. Menurut SBY, mengenai info adanya tangan-tangan politik yang mengganggu Partai Demokrat agar tidak bisa berkontestasi di Pemilu 2024, itu adalah kemunduran demokrasi. Hal tersebut ditanggapi oleh Demokrat kubu Moeldoko.

Menurut loyalis Moeldoko, Tri Yulianto, KLB Partai Demokrat menganggap ini sebuah ruang proses hukum yang konstitusional.

"Tapi ketika proses ini sedang bergulir muncul tuduhan tuduhan atau narasi seolah olah Pak Moeldoko mengambil Demokrat," kata Tri kepada tvOnenews, Selasa (30/5/2023).

Ia menilai SBY panik atas manuver kubu KLB Moeldoko hingga melontarkan pernyataan seperti itu.

"Itu narasi yang menyesatkan dan itu bentuk kepanikan dari kubu Cikeas," 

Mantan Wasekjen Demokrat itu juga mengungkit upaya kudeta terhadap Anas Urbaningrum yang diambil alih oleh SBY. Ia menilai jika Demokrat adalah partai terbuka sesuai cita-cita pendiri partai.

Baca Juga

KSP Turun Tangan Cek Program MBG: Rakyat Harus Tahu

"Kita tunggu saja bagaimana dan kapan Putusan PK itu diputuskan oleh MA," ucapnya.

Sebelumnya, SBY mengaku menerima telepon dari mantan menteri yang sampaikan pesan politisi senior berkaitan PK Moeldoko.  
"
Jangan-jangan ini serius bahwa Demokrat akan diambil alih?” tanya SBY.

“Berdasarkan akal sehat,” lanjut SBY, “Sulit diterima PK Moeldoko dikabulkan MA karena sudah 16 kali Pihak KSP Moeldoko kalah di pengadilan. Kalau ini terjadi, info adanya tangan-tangan politik untuk ganggu Demokrat agar tak bisa ikuti Pemilu 2024 barangkali benar. Ini berita yg sangat buruk.”

Sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, SBY berharap pemegang kekuasaan tetap amanah, tegakkan kebenaran & keadilan. 

“Indonesia bukan negara "predator" (yang kuat memangsa yang lemah) serta tak anut hukum rimba, yg kuat menang, yg lemah selalu kalah,” tegasnya.

Selain itu, SBY juga menghimbau kader Partai Demokrat di seluruh tanah air, agar mengikuti perkembangan PK Moeldoko dan selalu mengikuti petunjuk Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

“Jika keadilan tak datang, kita berhak memperjuangkannya secara damai dan konstitusional,” tukas Presiden keenam RI tersebut. (ebs)