Tercatat 5 Juta Pekerja Ilegal hingga 1.900 Jenazah WNI korban TPPO, Ada Sosok Pembeking?

Mahfud Singgung Bekingan

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD mengatakan bahwa Presiden RI, Joko Widodo telah memerintahkan kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk memberantas para pelindung alias backingan pelaku tindak pidana perdagangan orang (TPPO). 

Ia mengatakan, adanya bekingan menjadi hambatan untuk memberantas kejahatan perdagangan orang ini.

 "Kita sendiri terkadang sudah mengetahui simpul-simpulnya tapi terhambat. Terhambat oleh birokrasi, mungkin juga oleh perbekingan dan sebagainya," ungkap Mahfud, Selasa (30/5/2023). 

Oleh sebab itu, Mahfud menyebut, Presiden Jokowi dengan tegas memerintahkan Kapolri Jenderal Listyo Sigit agar tidak ada praktik beking-membeking. Terutama di dalam lingkup pemerintahan.

Baca Juga

Mary Jane Veloso Dapat Pengampunan Mutlak Filipina, Komnas HAM Soroti Perlindungan Korban TPPO

"Sehingga presiden tadi memerintahkan kepada Kapolri tidak ada beking-bekingan. Karena semua tindakan yang tegas itu dibeking oleh negara," ucap Mahfud.

"Tidak ada beking-bekingan bagi penjahat. Beking bagi kebenaran adalah negara. Beking bagi penegakan hukum adalah negara," sambungnya. 

Dalam waktu satu bulan ini, ia mengatakan, Pemerintah akan mengebut langkah-langkah untuk memberantas TPPO.

"Presiden memerintahkan ada langkah-langkah cepat di dalam sebulan ini untuk menunjukkan kepada publik bahwa negara kepolisian, negara, TNI, dan aparat-aparat pemerintah yang lain itu bertindak cepat dan hadir untuk ini," ujarnya.

Kapolri Usut Pembeking

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo tanggapi pernyataan Menkopolhukam, Mahfud MD yang mengaku terhambat dalam mengungkap kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO).  

Mahfud menyebut hambatan mengungkap praktik perdagangan orang ditengarai adanya bekingan pada aksi tindak pidana tersebut.  

Listyo mengaku saat ini pihaknya tengah memetakan dugaan bekingan yang terjadi terkait maraknya kasus TPPO.  

"Tentunya mapping saat ini sedang kita laksanakan. Dan dalam waktu dekat kita akan segera mengambil langkah dan tentunya sesuai dengan komitmen kita, kita akan tindak tegas siapapun yang terlibat didalamnya," kata Listyo saat ditemui di Pusat Misi Divisi Hubungan Internasional Polri, Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Rabu (31/5/2023).

Sementara itu, Listyo mengungkap pihaknya telah diberikan tugas bersama stakeholder oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai pelaksana harian Satuan Gugus Tugas (Satgas) TPPO.