Survei PolMark Sebut Muhaimin Iskandar Faktor Penentu Pilpres 2024

Sleman, tvOnenews.com - Lembaga survei PolMark Research Center menyebut Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Gus Imin bisa menjadi penentu gelaran Pilpres 2024. Hal ini salah satunya didasari pada elektabilitas Gus Imin secara nasional yang cukup signifikan mendekati 5 persen.

CEO PolMark Indonesia Eep Saefulloh Fatah mengatakan Gus Imin bahkan berada dalam jajaran lima besar bakal kandidat Pilpres 2024.

"Jika Gus Imin memainkan langkah political marketing yang tepat dan layak, ia berpotensi menjadi penentu," kata Eep dalam sesi diskusi bertajuk ”Pemilu 2024: Tantangan Repolitisasi dan Menakar Kepemimpinan” di Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, Senin (5/6/2023).

Dijelaskan Eep, lembaganya melakukan survei di 78 daerah pemilihan (Dapil) DPR RI se-Indonesia, kecuali 6 provinsi di pulau Papua. Survei tersebut melibatkan 62.480 responden yang diambil dengan metode multistage random sampling, dengan margin of error plus minus 0,4%.

Menurut Eep, giat dan sigapnya Gus Imin dalam penggalangan elektoral di Jawa Timur sepertinya tak sia-sia. Gus Imin menjadi kandidat yang menonjol di provinsi yang sering disebut sebagai “penentu akhir hasil Pilpres di Indonesia” itu.

"Ia hanya berada di bawah Ganjar dan Prabowo, dan di atas kandidat lainnya, termasuk Anies dan Khofifah," ungkapnya.

Baca Juga

Usai Kritik Pemerintah soal Kasus Anak NTT, Ketua BEM UGM Diteror dan Dituding Agen Asing, DPR: Praktik Pembungkaman

Sementara itu, di Pileg 2024, berdasarkan data agregat 78 Survei Dapil yang sama, Eep menilai PKB berpotensi mencapai tiga sukses sekaligus: Memperluas sebaran suaranya melanjutkan gejala Pileg 2019, memperbesar raihan suara di banyak Dapil, dan meningkatkan secara signifikan jumlah kursi DPR RI.

Senada dengan hasil survei tersebut, Dodi Ambardi sebagai seorang peneliti senior, mendapati sejauh ini secara populer kualitas kepemimpinan selalu diartikan sebagai kualitas kepribadian seorang pemimpin. Seperti kadar ketegasan, kedisiplinan, kepintaran, kejujuran, dan sejenisnya. 

"Hal-hal tersebut umum terjadi, namun hanya separuh saja mengungkap kualitas kepemimpinan. Yang terlewat adalah kemampuan pemimpin melacak masalah pokok di Indonesia dan memberikan visi inspiratif yang bisa menggerakkan publik. Inilah pentingnya pemimpin mampu mengajak Indonesia, bukan hanya bersibuk dengan basis sosialnya saja," ujarnya.

Pemilu menjadi arena kontestasi di mana para calon pemimpin membangun dukungan dari masyarakat, yang merupakan penentu atas keterpilihan calon pemimpin.

Ide dan gagasan yang dimiliki setiap calon pemimpin menjadi nilai yang diadu dalam pemilu sebagaimana seharusnya, bukan sekedar bertumpu pada popularitas tokoh semata. 

Sosiolog Universitas Gadjah Mada, Ari Sujito menambahkan, memilih pemimpin adalah keputusan krusial yang tidak bisa disepelekan.

Bukan perihal hanya bertumpu pada popularitas calon, atau sekadar calon yang mampu membeli suara dengan uang, tetapi calon pemimpin yang seharusnya adalah dia yang nantinya bisa mewujudkan ide dan gagasannya untuk mengurai masalah bangsa, bukan sebaliknya justru melahirkan masalah bangsa. 

“Atas dasar itu maka kita perlu melakukan penyadaran kepada publik betapa strategisnya pemilu melalui proses repolitisasi, karena merepolitisasi demokrasi artinya mendorong agar politik difungsikan dengan benar dan dengan dasar nilai serta tidak sekadar menjalani secara dangkal apalagi sekadar agenda rutin tanpa makna," bebernya.

Sementara Direktur Rumah Politik Kesejahteraan (RPK) Sugeng Bahagijo menegaskan pentingnya politik solusi bagi kesejahteraan sosial sebagai tujuan mulia dinamika politik nasional. 

“Di atas kontestasi jelang 2024, kami percaya pada politik solusi, politik jalan keluar yang menjamin perbaikan kesejahteraan masyarakat indonesia secara sistemik dan merawat persatuan indonesia," pungkas Sugeng. (apo/buz).