Sidang Dugaan Pencemaran Nama Baik Luhut Binsar Pandjaitan Diwarnai Aksi Dorong di Depan PN Jaktim

Jakarta, tvonenews.com - Persidangan kasus dugaan pencemaran nama baik Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan diwarnai aksi dorong antara petugas kepolisian dengan pendukung terdakwa Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti 

Aksi dorong  berlangsung ketika pendukung Haris Azhar dan Fatia ingin masuk ke dalam area Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur yang dijaga ketat aparat kepolisian dari Polres Jakarta Timur, Kamis (8/6/2023).

Aparat kepolisian tidak memperkenankan siapa pun masuk ke dalam gerbang PN Jakarta Timur, termasuk jurnalis yang akan meliput persidangan Haris Azhar dan Fatia dengan menghadirkan Luhut Binsar Pandjaitan sebagai saksi.

Akibatnya, kemacetan lalu lintas di depan PN Jakarta Timur tak dapat dihindari mencapai dua kilometer karena banyak pengguna kendaraan yang memperlambat laju kendaraan untuk melihat unjuk rasa yang dilakukan oleh pendukung Haris Azhar dan Fatia.

Kemacetan lalu lintas juga terjadi dari arah Pondok Kopi melintasi Jalan Layang Penggilingan menuju Pulo Gebang.

Saat ini persidangan dengan pemeriksaan saksi Luhut Binsar Pandjaitan masih berlangsung.

Baca Juga

Pembacaan Pledoi Bupati Bekasi Nonaktif, Kuasa Hukum Sebut Jaksa Gagal Buktikan Unsur Suap

Direktur Lokataru Haris Azhar dan Koordinator KontraS Fatia Maulidiyanti didakwa mencemarkan nama baik Luhut Binsar Pandjaitan oleh jaksa.

Dakwaan itu dibacakan jaksa dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Senin (3/4/2023). Jaksa menyatakan pernyataan Haris dan Fatia dalam sebuah video yang diunggah melalui akun YouTube milik Haris telah mencemarkan nama baik Luhut.

Video tersebut berjudul 'Ada lord Luhut di balik relasi ekonomi-ops militer Intan Jaya!! Jenderal BIN juga Ada1!. Hal yang dibahas dalam video itu adalah kajian cepat Koalisi Bersihkan Indonesia dengan judul 'Ekonomi-Politik Penempatan Militer di Papua: Kasus Intan Jaya'.

Haris dan Fatia didakwa Pasal 27 ayat 3 juncto Pasal 45 ayat 3 Undang-Undang ITE, Pasal 14 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, Pasal 15 UU Nomor 1 Tahun 1946, dan Pasal 310 KUHP Tentang Penghinaan. (ant/ito)