Soal Oknum Pegawai KPK Diduga Cabuli Istri Koruptor, Ternyata Bukan Itu Saja, Novel Baswedan Ungkap Ini..
- Antara / Tangkapan layar Youtube Novel Baswedan
Jakarta, tvOnenews.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menjadi sorotan publik, atas pelanggaran kode etik perbuatan asusila yang turut mendapat respons keras dari Novel Baswedan.
Petugas rumah tahanan (rutan) KPK yang terlibat pelanggaran kode etik perbuatan asusila telah dikenai sanksi sedang oleh Dewan Pengawas (Dewas) KPK.
"Dewas melakukan analisis dan pemeriksaan terhadap pihak terkait, dilanjutkan sidang etik pada April 2023, dengan putusan pelanggaran etik sedang," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri di Jakarta, Jumat.
Hal tersebut disampaikan Ali menanggapi informasi yang beredar di masyarakat terkait pelanggaran etik perbuatan asusila oleh petugas rutan.
Kantor KPK.
Sanksi terhadap petugas rutan tersebut bermula dari laporan masyarakat yang diterima Direktorat Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat (PLPM), yang diteruskan kepada Dewas pada Januari 2023.
Atas laporan tersebut Dewas kemudian melakukan analisis dan pemeriksaan terhadap pihak terkait. Prosesnya kemudian dilanjutkan dengan sidang etik pada April 2023.
Pernyataan keras Novel Baswedan
Ternyata bukan cuma pencabulan terhadap istri tahanan. Petugas KPK ternyata juga ada yang selingkuh dengan rekan kerja.
Mantan penyidik KPK Novel Baswedan menyatakan jauh sebelum kasus pelecehan pegawai KPK atas istri tahanan koruptor, juga ada kasus perselingkuhan sesama pegawai KPK yang sama-sama sudah beristri dan bersuami.
Bukan sekali, bahkan pegawai KPK pria itu mesum dan selingkuh dengan beberapa perempuan pegawai KPK lain, yang sudah bersuami.
"Saya tertarik dengan putusan dewan pengawas ini. Bahwa ternyata sebelumnya itu di KPK juga pernah ada pegawai KPK laki-laki, dia sudah punya istri gitu ya. Dan kemudian selingkuh dengan pegawai KPK lain, dan bukan satu, yang masing-masing punya suami," kata Novel dalam tayangan di Metro TV.
"Dan kemudian yang bersangkutan tidak diberikan sanksi pemecatan tapi tetap ada di KPK. Cara pandang dewan pengawas inilah, yang saya pandang berbahaya," ujarnya.
Mantan penyidik KPK (kiri) Novel Baswedan dan mantan wakil ketua KPK (kanan) Bambang Widjojanto.
Maka kemudian, Novel mengaku menyampaikan soal pelecehan dan perselingkuhan sejumlah pegawai KPK ini dalam cuitannya di Twitter.
"Karena ini sangat ini sangat mengganggu, dan bagaimana kita berharap orang berintegritas ketika moralnya buruk. Dan kemudian Dewan Pengawas memandang ini sebagai hal yang sepele dan kemudian hanya diberikan sanksi minta maaf," katanya.
Menurut Novel Baswedan (mantan penyidik KPK 2007-2021) kasus pelecehan hingga perselingkuhan oleh pegawai KPK adalah masalah moral serius. Dan seharusnya ada sanksi berat yang dijatuhkan berupa pemecatan.
"Jadi bayangkan, istri tahanan yang menjadi korban pelecehan dari petugas KPK. Tentunya ini harus dilihat, ada kondisi orang yang secara psikologis di bawah dan ada orang dalam kondisi di atas," ungkapnya.
"Yang menarik adalah dewan pengawas kemudian hanya memandang ini sebagai masalah sedang, bukan masalah serius," sambung kata Novel.
Diketahui, Dewas KPK mengungkapkan adanya pungutan liar (pungli) yang terjadi di lingkungan rumah tahanan (rutan KPK), dengan total nilai pungli diperkirakan mencapai Rp4 miliar.
Selain itu, Novel juga mengatakan soal pelecehan terhadap istri tahanan yang disertai pemerasan sudah masuk ranah perkara pidana, di mana itu bukan tugas Dewan Pengawas KPK.
"Bagaimana mungkin tugasnya untuk menyidik perkara pidana, kemudian diukur sendiri oleh dewan pengawas yang katanya nggak punya kewenangan. Oleh karena itu menurut saya klaimnya itu nggak masuk akal atau saya bilang mengada-ngada," tambahnya.
Tak sampai di situ saja, mantan polisi yang pernah membongkar kasus korupsi Wisma Atlet SEA Games Palembang pada tahun 2011 ini menuturkan bahwa penyampaian pimpinan KPK Firli Bahuri ataupun Dewas seperti mengecilkan permasalahan.
Karena menurut pandangannya, apa yang dilakukan pegawai KPK terhadap para tahanan KPK bukan semata-mata pungli, tetapi sifatnya pemerasan dan suap.
"Bagaimana mungkin yang sifatnya pemerasan dan suap disebut pungli. Ini kan seperti contoh kalau ada orang yang juru parkir di jalan gitu, mengambil uang, memungut uang sesederhana itu dianggapnya. Padahal ini masalah yang sangat serius," ujar Novel.
Untuk diketahui, berdasarkan Peraturan Dewas KPK tentang penegakan etik dan pedoman perilaku KPK pada pasal 10 ayat 3 dijelaskan bahwa sanksi yang diberikan bagi pelanggaran sedang yakni berupa pemotongan gaji pokok sebesar 10 persen selama enam bulan; pemotongan gaji pokok sebesar 15 persen selama enam bulan; dan pemotongan gaji pokok sebesar 20 persen selama enam bulan. (ebs/ant/ind)
Baca artikel terkini dari tvOnenews.com selengkapnya di Google News, Klik di sini
Load more