Negara Berikut Ini Resmi Menghapus Hukuman Mati, Bagaimana Nasib Ferdy Sambo di Indonesia? Ini Penjelasannya.

tvOnenews.com - Belum terlupakan kasus pembunuhan terhadap salah satu anggota Polri, Brigadir J atau Nofriansyah Yosua Hutabarat. Brigadir J telah tewas di tangan atasannya, Ferdy Sambo.

Kasus yang menghabiskan waktu selama hampir satu tahun ini pada akhirnya terungkap, para terdakwa menjalani proses hukum, termasuk pelaku utama Ferdy Sambo dan Putri Candrawathi. 

Setelah dilakukan sidang atas kasus pembunuhan berencana tersebut, terdakwa Ferdy Sambo mendapatkan vonis berupa hukuman pidana mati. 

Membahas mengenai hukuman mati, ternyata negara malaysia telah melakukan penghapusan terhadap hukuman mati. Berikut penjelasannya,

Ilustrasi Hukuman Mati. (Ist)

Pemerintah Malaysia kini telah resmi menghapus hukuman mati di negaranya. Penghapusan hukuman mati di Negeri Jiran ini mulai berlaku pada Selasa (4/7/2023).

Baca Juga

Kemenkes sebut Biang Kerok Praktik Sunat Perempuan di Indonesia, Bagus Tidak untuk Kesehatan?

Hal ini membuat sejumlah Warga Negara Indonesia (WNI) berbondong-bondong mengajukan peninjauan kembali (PK) vonis mati atau hukuman mati.

Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Kuala Lumpur mulai mendata WNI yang ingin mengajukan PK vonis mati dari pengadilan di Malaysia.

“Kita akan sediakan pengacara bagi mereka yang mau PK. Sekarang sedang proses pendataan,” kata Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI untuk Malaysia Hermono di Kuala Lumpur, Selasa (4/7/2023).

Menurut Hermono, KBRI masih perlu mendata, karena ternyata ada WNI yang tidak ingin pulang.

“Mungkin tidak ada keluarga lagi di Indonesia,” kata Hermono.

Selain itu menurutnya ada puluhan WNI yang putusan vonis matinya sudah inkrah.

Kebanyakan WNI yang menghadapi vonis mati di Malaysia berkaitan dengan kasus narkotika, pembunuhan, atau kasus berat lainnya.

Undang-undang Penghapusan Hukuman Mati Wajib di Malaysia (Akta 846) mulai berlaku 4 Juli 2023, sesuai Lembar Pemerintah Federal bertanggal 30 Juni 2023 yang dikeluarkan Departemen Kejaksaan Agung. 

Tanggal berlakunya UU itu ditetapkan menteri pada Departemen Perdana Menteri Azalina Othman Said.

Rancangan Undang-Undang Penghapusan Hukuman Mati Wajib di Malaysia itu disahkan DPR pada 3 April lalu, dengan tujuan menghapus hukuman mati wajib dan mengubahnya dengan hukuman penjara seumur hidup dan cambuk.

Berdasarkan data Pemerintah Malaysia, sekitar 1.340 narapidana menunggu hukuman mati. 

Setelah UU yang bersifat retroaktif itu mulai berlaku, maka mereka yang dijatuhi vonis mati yang telah inkrah dapat mengajukan PK ke Pengadilan Federal dalam waktu 90 hari.

Seperti yang diketahui sebelumnya, kasus yang menghabiskan waktu selama hampir satu tahun ini pada akhirnya terungkap, para terdakwa menjalani proses hukum, termasuk pelaku utama Ferdy Sambo dan Putri Candrawathi. 

Ferdy Sambo mendapatkan vonis berupa hukuman pidana mati setelah dilakukan sidang atas kasus pembunuhan berencana tersebut.

Dalam sidang tersebut, Ferdy Sambo terbukti bersalah dalam kasus pembunuhan terhadap Brigadir J maka majelis hakim memvonis Ferdy Sambo dengan hukuman pidana mati.

“Mengadili, menyatakan terdakwa Ferdy Sambo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain,” ungkap Hakim Ketua, Wahyu Iman Santoso saat membacakan putusan pada Senin (13/2/2023).

Hingga kini, eksekusi belum dapat dipastikan kapan akan di eksekusi. Butuh waktu yang panjang untuk melakukan eksekusi hukuman mati pada Ferdy Sambo.

Sebab setelah terdakwa mendapatkan vonis hukuman, para terdakwa masih akan melalui proses hukum lainnya sebelum putusan inkrah atau berkekuatan hukum tetap.

(ant/muu/kmr)