“Ini nanti kalau sudah penetapan calon presiden dan wakil presiden kemungkinan hoaks dan 'hate speech' akan ramai kembali. Kita perlu melakukan antisipasi," jelasnya.
Lebih jauh, Bagja mengatakan pihaknya khawatir pelaksanaan Pilkada 2024 yang digelar pada November akan tidak kondusif. Sebab pelantikan presiden baru dilakukan pada Oktober 2024.
"Tentu dengan menteri dan pejabat yang mungkin berganti. Karena itu, kami mengusulkan sebaiknya membahas opsi penundaan pilkada karena ini pertama kali serentak,” ucap Bagja.
“Kalau sebelumnya, misalnya pilkada di Makassar ada gangguan keamanan, maka bisa ada pengerahan dari polres di sekitarnya atau polisi dari provinsi lain. Kalau Pilkada 2024 tentu sulit karena setiap daerah siaga yang menggelar pemilihan serupa," sambung dia. (ags/ebs)
Load more